Pemda Dievaluasi, Mayoritas Provinsi Berkinerja Tinggi
Selasa, 28 September 2010 10:25 | 
Ditulis oleh Tutors | 
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan, dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap 33 Provinsi pada tahun 2008 menunjukan bahwa tidak ada provinsi yang berkinerja rendah. Namun untuk EKPPD Kabupaten/kota, terdapat banyak daerah yang berkinerja rendah. Bahkan untuk daerah pemekaran setelah 2007, hanya 13 daerah saja yang berhasil.
Hal itu diungkapkan Mendagri dalam Rapat Kerja Komisi II DPR di DPR, Senin (27/9). Agenda raker tersebut adalah pembahasan hasil evaluasi kinerja Pemda.
Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairuman Harahap tersebut, Mendagri menyebutkan, ada 474 daerah otonom yang dievaluasi. Untuk hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi, ada 6 provinsi yang kinerjanya sangat tinggi. Sementara yang masuk kategori tinggi ada 24 provinsi. "Untuk kategori sedang ada tiga daerah dan yang berkategori rendah tidak ada," papar Mendagri.
Sementara untuk kinerja pemerintah kabupaten, Mendagri menguraikan, dari evaluasi atas 354 kabupaten pada 2008 tidak ada satu kabupaten pun yang berkinerja sangat tinggi. Yang ada hanya masuk kategori tinggi, yaitu 241 kabupaten, sementara 95 lainnya berkinerja sedang. "Yang rendah ada 15 dan yang tidak diberi nilai ada tiga daerah," bebernya.
Ada pun evaluasi terhadap pemerintah kota, terdapat 87 kota yang dinilai. Hasilnya, tidak satupun kota berkinerja sangat tinggi. "Yang tinggi ada 70, kategori sedang ada 10, dan yang rendah ada tujuh," sebutnya.
EKPPD juga dilakukan terhadap 158 daerah otonom baru (DOB) yang berusia antara 3-10 tahun hasil pemekaran periode 1999-2004. Penilianan dilakukan pada tahun 2010 ini. Hasilnya, tujuh provinsi hasil pemekaran yang dinilai semuanya masuk kategori berkinerja tinggi.
Sedangkan untuk kabupaten hasil pemekaran, terdapat 123 daerah yang dinilai. Hasilnya, tidak satupun yang berkinerja sangat tinggi. Hanya ada 58 daerah berkinerja tinggi, sementara 54 lainnya berkinerja sedang. "Yang rendah ada delapan kabupaten dan tiga lainnya tidak diberi nilai," papar Mendagri.
Sedangkan untuk kota hasil pemekaran, terdapat 28 kota yang dinilai. Sama halnya dengan kabupaten hasil pemekaran, tidak ada satupun uang berkinerja sangat tinggi. "Ada 24 kota dengan peringkat tinggi dan empat lainnya sedang," urai Mendagri.
Sementara untuk daerah otonom baru yang berusia di bawah 3 tahun hasil pemekaran periode 2007-2009, terdapat 57 daerah. "Dari hasil evaluasi, hanya 22,8 persen atau 13 DOB saja yang berhasil," imbuhnya.
Hanya saja, mantan Gubernur Sumatera Barat itu tidak menyebut nama-nama daerah ataupun kategori hasil evaluasinya. Namun bagi daerah berkinerja rendah, kata Mendagri, pemerintah akan meembinanya. "Pemerintah akan mempersiapkan pembinaan dan fasilitasi secara khusus bagi daerah-daerah yang mempunyai prestasi kinerja rendah," tandasnya.
Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, tujuan EKPPD itu untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh sesuai capaian keluaran dan hasil yang direncanakan. EKPPD dilaksanakan oleh tim nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Bappenas, BPKP, BKN, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). "Tim nasional dibantu oleh tim daerah yang terdiri dari unsur Pemda Provinsi, BPKP perwakilan dan Kanwil BPS," tandasnya.
Dijelaskan pula, EKPPD dilakukan secara berjenjang. Yaitu, tim daerah melaksanakan penilaian terhadap LPPD kabupaten/kota di wilayah provinsi, sedangkan Tim Nasional melaksanakan penilaian terhadap LPPD provinsi. "Tim nasional melakukan pemeringkatan capaian kinerja secara nasional," sambungnya.
Adapun aspek penilaiannya antara lain mencakup kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah dengan parameter peningkatan kualitas manusia.(ara/jpnn) Sumber : jpnn.com, 28-09-2010
Hal itu diungkapkan Mendagri dalam Rapat Kerja Komisi II DPR di DPR, Senin (27/9). Agenda raker tersebut adalah pembahasan hasil evaluasi kinerja Pemda.
Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairuman Harahap tersebut, Mendagri menyebutkan, ada 474 daerah otonom yang dievaluasi. Untuk hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi, ada 6 provinsi yang kinerjanya sangat tinggi. Sementara yang masuk kategori tinggi ada 24 provinsi. "Untuk kategori sedang ada tiga daerah dan yang berkategori rendah tidak ada," papar Mendagri.
Sementara untuk kinerja pemerintah kabupaten, Mendagri menguraikan, dari evaluasi atas 354 kabupaten pada 2008 tidak ada satu kabupaten pun yang berkinerja sangat tinggi. Yang ada hanya masuk kategori tinggi, yaitu 241 kabupaten, sementara 95 lainnya berkinerja sedang. "Yang rendah ada 15 dan yang tidak diberi nilai ada tiga daerah," bebernya.
Ada pun evaluasi terhadap pemerintah kota, terdapat 87 kota yang dinilai. Hasilnya, tidak satupun kota berkinerja sangat tinggi. "Yang tinggi ada 70, kategori sedang ada 10, dan yang rendah ada tujuh," sebutnya.
EKPPD juga dilakukan terhadap 158 daerah otonom baru (DOB) yang berusia antara 3-10 tahun hasil pemekaran periode 1999-2004. Penilianan dilakukan pada tahun 2010 ini. Hasilnya, tujuh provinsi hasil pemekaran yang dinilai semuanya masuk kategori berkinerja tinggi.
Sedangkan untuk kabupaten hasil pemekaran, terdapat 123 daerah yang dinilai. Hasilnya, tidak satupun yang berkinerja sangat tinggi. Hanya ada 58 daerah berkinerja tinggi, sementara 54 lainnya berkinerja sedang. "Yang rendah ada delapan kabupaten dan tiga lainnya tidak diberi nilai," papar Mendagri.
Sedangkan untuk kota hasil pemekaran, terdapat 28 kota yang dinilai. Sama halnya dengan kabupaten hasil pemekaran, tidak ada satupun uang berkinerja sangat tinggi. "Ada 24 kota dengan peringkat tinggi dan empat lainnya sedang," urai Mendagri.
Sementara untuk daerah otonom baru yang berusia di bawah 3 tahun hasil pemekaran periode 2007-2009, terdapat 57 daerah. "Dari hasil evaluasi, hanya 22,8 persen atau 13 DOB saja yang berhasil," imbuhnya.
Hanya saja, mantan Gubernur Sumatera Barat itu tidak menyebut nama-nama daerah ataupun kategori hasil evaluasinya. Namun bagi daerah berkinerja rendah, kata Mendagri, pemerintah akan meembinanya. "Pemerintah akan mempersiapkan pembinaan dan fasilitasi secara khusus bagi daerah-daerah yang mempunyai prestasi kinerja rendah," tandasnya.
Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, tujuan EKPPD itu untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh sesuai capaian keluaran dan hasil yang direncanakan. EKPPD dilaksanakan oleh tim nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Bappenas, BPKP, BKN, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). "Tim nasional dibantu oleh tim daerah yang terdiri dari unsur Pemda Provinsi, BPKP perwakilan dan Kanwil BPS," tandasnya.
Dijelaskan pula, EKPPD dilakukan secara berjenjang. Yaitu, tim daerah melaksanakan penilaian terhadap LPPD kabupaten/kota di wilayah provinsi, sedangkan Tim Nasional melaksanakan penilaian terhadap LPPD provinsi. "Tim nasional melakukan pemeringkatan capaian kinerja secara nasional," sambungnya.
Adapun aspek penilaiannya antara lain mencakup kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah dengan parameter peningkatan kualitas manusia.(ara/jpnn) Sumber : jpnn.com, 28-09-2010
