"Sulit sekali mencari pejabat eselon dua dan tiga yang benar-benar sesuai kriteria. Ini bukan hanya di pusat, di daerah juga demikian," kata Mangindaan pada JPNN, Minggu (3/10).

Sebagai pelaksana teknis, lanjut pia asal Sulut itu, jabatan di kedua eselon tersebut harus mampu menjabarkan peraturan pemerintah yang ada. Apalagi dalam era reformasi birokrasi, pejabat eselon dua dan tiga yang paling menentukan dalam penilaian kinerja.

"Kalau dulu penilaian kinerja seorang PNS ada di tataran pejabat eselon satu, kini didelegasikan ke pejabat eselon dua dan tiga. Karena itu bila aparatur yang duduk di situ tidak tepat, bisa fatal akibatnya," ucapnya.

Untuk itulah, Mangindaan mengatakan, fungsi Baperjakat harus dioptimalkan. Penentuan layak atau tidaknya seorang aparatur menduduki suatu jabatan tergantung penilaian Baperjakat, dan bukan kepala daerah. "Baperjakat harus dimaksimalkan lagi. Mudah-mudahan RUU Administrasi Pemerintahan secepatnya akan dibahas bersama DPR RI, karena dengan undang-undang ini, fungsi Baperjakat akan semakin diperkuat," terangnya. (esy/jpnn)