Tifatul Sembiring Suswono Salim Segaf Al Jufri

[JAKARTA] Menjelang genap satu tahun Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyiapkan untuk mengganti beberapa menterinya dan menempatkan mereka di pos yang baru.
Pos-pos penting dan amat dekat dengan lingkungan istana akan ditempati oleh wajah baru namun tetap dari kabinet. Sekretaris Kabinet yang kini dipegang oleh Dipo Alam akan diganti oleh Andi Mallarangeng yang sudah memiliki kedekatan dengan SBY sejak memulai ancang-ancang bertarung untuk menuju kursi RI 1 dalam pemilu 2004.
Sumber yang amat dekat dengan lingkungan Istana Kepresidenan, Selasa (19/10) pagi, di Jakarta , menyebutkan, SBY melihat potensi Andi Mallarangeng yang akan lebih optimal bila berada dekat dengan Istana. “Untuk itu dipilih Sekretaris Kabinet yang merupakan posisi strategis dalam roda pemerintahan Presiden SBY,” jelasnya.
Setelah mencopot Dipo Alam, SBY akan menempatkannya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menggantikan EE Mangindaan. Sebagai orang yang ikut andil dalam keberhasilan SBY duduk di kursi presiden untuk kedua kalinya, Mangindaan akan menempati pos baru sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Freddy Numberi.
“Ada desakan dari orang-orang dekat Presiden SBY supaya tidak lagi memberi tempat bagi pembantu-pembantunya yang diragukan moralitasnya,” tuturnya.
Untuk menggantikan kursi Menteri Pemuda dan Olahraga yang semula ditempati oleh Andi Mallarangeng, SBY akan mengajak Anas Urbaningrum yang juga ketua umum Partai Demokrat duduk dalam kabinetnya.
“Posisi ini juga penting bagi Anas yang mempunyai target untuk menaikkan perolehan suara partai dalam pemilu berikutnya,” imbuh sumber itu.
Kendati sudah ada kebijakan internal agar ketua umum partai tidak rangkap jabatan sebagai petinggi negara, namun hal itu bisa berubah karena ada kepentingan partai yang lebih besar. “Politik bukan harga mati,” ucapnya.

Diganti
Selain nama-nama tersebut, kabar dari lingkungan pejabat tinggi negara menyebutkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, serta Menteri Pertanian Suswono masuk dalam daftar menteri yang akan diganti.
Bila ditambah dengan Menteri Pemuda dan Olahraga serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, maka sedikitnya akan ada tujuh pos di kabinet yang berganti.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini menugaskan Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Masyarakat Heru Lelono untuk membangun komunikasi politik yang intensif dengan elite partai politik yang tidak masuk dalam Sekretariat Gabungan Partai-Partai Koalisi dan selama ini mengklaim sebagai oposisi pemerintah.
“Presiden telah menugaskan Pak Heru untuk membangun komunikasi politik dengan PDI Perjuangan,” kata sumber itu.
Disebutkan, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang juga anak mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Ketua MPR Taufiq Kiemas diproyeksikan untuk menggantikan Tifatul Sembiring.
Posisi Menteri ESDM yang saat ini Darwin Zahedy Saleh sedang dipertimbangkan untuk diisi kader PDI Perjuangan yang juga mantan Dirut PT Pertamina (Per- sero) Widya Purnama atau Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan.
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutartoberpendapat, reshuffle kabinet bisa menjadi sebagai jawaban terhadap kekecewaan masyarakat.
Namun, menrurut dia, perombakan kabinet bukan jalan keluar jika pemilihan anggota kabinet yang baru masih mempertimbangkan proporsionalitas dan hanya mengakomodasi kader-kader partai yang menjadi pendukung pemerintah, seperti saat pertama kali membentuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.
“Reshuffle 20 kali pun percuma jika kabinet yang baru tidak didasarkan pada profesionalitas. Oleh karena itu, yang perlu diperbaiki adalah dasar pertimbangan pembentukan kabinet sebelum melakukan reshuffle,” ucapnya.
Secara terpisah Koordinator Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dan Direktur Eksekutif Institut for Sustainable Agricultural and Rural Livelihood (Elsppat) Daniel Mangoting mengemukakan, liberalisme sektor pertanian dan minimnya perlindungan terhadap petani mengakibatkan Indonesia belum mampu mengontrol harga pangan. Pada saat yang sama, komitmen pemerintah untuk membantu petani dalam akses lahan justru tidak sesuai dengan program dari Kementrian Pertanian.
“Komitmen pemerintahan Presiden SBY melalui Kementrian Pertanian adalah membantu penyediaan lahan bagi petani gurem. Tetapi, hal-hal seperti itu tidak ada dalam program pertanian. Bagaimana mau mendapatkan harga pangan yang baik jika petani justru tidak punya lahan? Ini namanya tidak konsisten dan sebuah kegagalan,” tukas Henry. [H-12/NOV/M-7]  Sumber : www.suarapembaharuan.com, 20/10/2010