Terungkap saat Kunjungan Komisi IV DPRD Kaltim

MALINAU - Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kaltim melakukan tatap muka dengan jajaran Pemkab Malinau, Senin (25/10) kemarin. Acara yang dipusatkan di ruang laga Fratu Kantor Bupati Jl Pusat Pemerintahan, Tanjung Belimbing itu dihadiri Wakil Bupati H Datuk Mohammad Nasir SH MAP, Ketua DPRD Malinau Pdt Martin Labo MTh, Wakil Ketua DPRD Northon Billa, Sekkab Drs Djalung Merang Msi, dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Setkab.

Dalam pertemuan dengan anggota Komisi IV DPRD Kaltim itu, para pimpinan SKPD juga melakukan dialog. Di antaranya masalah pendidikan dasar sesuai dengan perda pendidikan provinsi tentang setiap anak usia sekolah harus wajib belajar 12 tahun. Insentif guru, serta biaya pendidikan harus direalisasikan sebesar 20 persen dari anggaran APBD kabupaten/kota.

“Tugas daerah tinggal melaksanakannya bersama sesuai dengan perda tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Andarias P Sirinden.

Komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat ini menanyakan pula masalah subsidi bantuan pendidikan provinsi ke Malinau tahun anggotan 2010 yang tinggal dua bulan lagi. Kepala Disdikpora Malinau Elia Use menanggapi, untuk bantuan provinsi realisasi pelaksanaannya sudah mencapai 72 persen yang diserahkan setiap tiga bulan sekali.

Untuk jumlah guru se-Malinau mencapai 1.022 orang. Tetapi alokasi bantuan subsidi tambahan penghasilan dari provinsi sekitar Rp 3 miliar lebih itu hanya diperuntukkan 395 orang. Sehingga dari dinas, harus membaginya secara merata. Kemudian Bosda provinsi untuk SMA/dan SMK juga sudah berjalan dengan baik.

Semetara tenaga guru di daerah pedalaman dan perbatasan, diakui Elia Use memang banyak yang mengeluh dan tidak betah mengajar di daerah tersebut. Hal itu disebabkan bukan warga asli daerah tersebut.
Sehingga, untuk mengantisipasinya maka Disdikpora melakukan mengangkatan tenaga guru kontrak dari warga asli daerah tersebut. Hal itu sebagai upaya memaksimalkan pengajaran dengan gaji yang justru hampir tiga kali lipat dari gaji di wilayah perkotaan.

Masalah kesehatan juga menjadi perhatian DPRD Kaltim. Terutama pelayanan dokter spesialis anak yang hingga saat ini belum ada. Termasuk pula masalah puskesmas 24 jam.
Namun Kepala Dinkes Malinau dr Victor Immanuel Wairisal Msi dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa saat ini spesialis dokter anak masih sekolah bersama beberapa dokter spealis THT, kandungan, beberapa dokter lainnya.

Jumlah dokter PNS yang disekolahkan itu ada 13 orang, sebagian sudah selesai. Tetapi untuk saat ini pihak rumah sakit juga melakukan kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar terhadap pelayanan dokter spesialis ini sehingga saat ini ada 6 orang.
Yakni kandungan, anastesi, bedah, penyakit dalam, radiologi, dan anak. Untuk puskesmas juga sudah ada 13 puskesmas di 12 kecamatan sudah beroperasi 24 jam. (ida/kaltimpost.co.id/26/10/2010)