Gubernur yang suka melucu itu pun menyatakan siap mengikuti prosedur hukum. "Saya sangat menghargai lembaga KPK dan mematuhi hukum," tegasnya. Dia pun melanjutkan kalimatnya. "Soal salah tidak salah, itu ada di pengadilan," imbuhnya kepada wartawan usai pemeriksaan.

Ditanya mengenai penggunaan uang APBD Langkat yang dipersoalan KPK itu, dia mengaku siap bertanggung jawab. "Sebagai pemimpin, saya siap bertanggung jawab. Saya sudah bilang berkali-kali," katanya dengan wajah serius.

Lantas, untuk apa saja uang APBD yang dipersoalkan KPK itu? Syamsul tidak mau memberikan jawaban. Dia hanya katakan, bahwa pemeriksaan kali ini belum sampai ke soal penggunaan dan aliran dana. "Belum sampai ke situ, baru soal prosedur pengeluaran uang, macam-macam," ucapnya.

Dimintai tanggapan atas perhitungan sementara jumlah kerugian negara kasus Langkat ini yang menurut penyidik KPK mencapai Rp99 miliar, lagi-lagi Syamsul enggan mengomentarinya. Dia berkilah, materi pemeriksaan belum sampai ke persoalan itu. Adakah yang mengalir ke sejumlah anggota DPR dan DPRD Sumut? Syamsul menjawab," Nanti saja saya jawab."

Seperti diberitakan, Syamsul yang saat ini Ketua DPD Golkar Sumut itu ditahan KPK pada Jumat (22/10) malam. Mantan bupati Langkat itu menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD Langkat Tahun 2000-2007. Berdasarkan keterangan resmi Jubir KPK Johan Budi, perhitungan sementara ada kerugian negara sebesar Rp99 miliar dalam kasus tersebut. (sam/jpnn) Sumber : jpnn.com, 29-10-2010