Pelanggaran PNS Terbanyak Korupsi dan Kawin Lagi
Selasa, 28 Desember 2010 07:31 | 
Ditulis oleh Tutors | 
Satu Semester 1000 Laporan Masuk ke Menpan-RB
JAKARTA--Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan menyatakan, pihaknya terus menerima laporan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS.
Dia menyebut, sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 yang merupakan revisi PP 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS ditetapkan sekitar medio 2010, telah masuk 1000 lebih laporan pelanggaran PNS ke Kemenpan-RB.
"Sejak PP 53 ditetapkan sekitar Mei-Juni hingga saat ini, justru saya menerima pengaduan serta laporan pelanggaran PNS lebih dari 1000. Saya benar-benar heran, sudah ada PP kok malah tetap melanggar," kata Mangindaan kepada JPNN, Senin (27/12).
Adapun pelanggaran terbanyak yang diadukan adalah korupsi, menikah lagi, narkoba, bolos sampai berbulan-bulan, jadi tim sukses calon tertentu di pemilukada, penipuan, dan lain-lain. Terhadap pelanggaran ini, menurut mantan ketua Komisi II DPR RI periode 2004-2009 itu, telah diambil tindakan tegas. Mulai sanksi terberat berupa pemecatan, sampai sanksi ringan berupa teguran atau penurunan jabatan.
"Dari 1000-an pengaduan yang masuk, 30 persennya telah ditindaki. Sisanya sedang kami teliti masalahnya. Karena untuk menghukum seorang PNS harus ada bukti akurat," terangnya.
Ditanya, bagaimana dengan daerah yang belum semuanya tahu tentang ketentuan PP 53, Mangindaan menegaskan tidak akan pandang bulu. Sudah disosialisasikan atau belum, sanksi tetap diberlakukan. "Kan sebelumnya sudah ada PP tentang disiplin PNS. Yang PP 53 hanya lebih dipertegas lagi. Jadi tidak ada alasan belum disosialisasikan," tegasnya. (esy/jpnn) Sumber : jpnn.com, 28-12-10
JAKARTA--Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan menyatakan, pihaknya terus menerima laporan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS.
Dia menyebut, sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 yang merupakan revisi PP 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS ditetapkan sekitar medio 2010, telah masuk 1000 lebih laporan pelanggaran PNS ke Kemenpan-RB.
"Sejak PP 53 ditetapkan sekitar Mei-Juni hingga saat ini, justru saya menerima pengaduan serta laporan pelanggaran PNS lebih dari 1000. Saya benar-benar heran, sudah ada PP kok malah tetap melanggar," kata Mangindaan kepada JPNN, Senin (27/12).
Adapun pelanggaran terbanyak yang diadukan adalah korupsi, menikah lagi, narkoba, bolos sampai berbulan-bulan, jadi tim sukses calon tertentu di pemilukada, penipuan, dan lain-lain. Terhadap pelanggaran ini, menurut mantan ketua Komisi II DPR RI periode 2004-2009 itu, telah diambil tindakan tegas. Mulai sanksi terberat berupa pemecatan, sampai sanksi ringan berupa teguran atau penurunan jabatan.
"Dari 1000-an pengaduan yang masuk, 30 persennya telah ditindaki. Sisanya sedang kami teliti masalahnya. Karena untuk menghukum seorang PNS harus ada bukti akurat," terangnya.
Ditanya, bagaimana dengan daerah yang belum semuanya tahu tentang ketentuan PP 53, Mangindaan menegaskan tidak akan pandang bulu. Sudah disosialisasikan atau belum, sanksi tetap diberlakukan. "Kan sebelumnya sudah ada PP tentang disiplin PNS. Yang PP 53 hanya lebih dipertegas lagi. Jadi tidak ada alasan belum disosialisasikan," tegasnya. (esy/jpnn) Sumber : jpnn.com, 28-12-10
