TAPAKTUAN, KOMPAS.com — Para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Peduli Aceh Selatan (PPAS) menyesalkan tindakan dokter spesialis Rumah Sakit Umum Yulidin Away Tapaktuan yang mogok kerja dengan cara tidak melayani pasien.

Koordinator PPAS Hadi Surya, Selasa (4/1/2011) di Tapaktuan, mengatakan, meski para dokter spesialis hanya melayani pasien kritis atau darurat, tindakan tenaga kesehatan itu bertentangan dengan kode etik kedokteran dan sumpah medis.

"Tidak sepantasnya dokter melakukan aksi mogok. Sebab, mereka juga mendapat insentif setiap bulan," kata Hadi Surya.

Aktivis LSM Provinsi Aceh itu meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melakukan tindakan agar pelayanan kesehatan tidak terhambat.

Aksi mogok delapan dokter spesialis itu disebabkan minimnya anggaran untuk rumah sakit tersebut.  "Jangan hanya karena kurang insentif, rakyat miskin menjadi korban. Kami minta pemerintah merevisi anggaran untuk rumah sakit umum itu," katanya.

Didampingi aktivis mahasiswa Universitas Iskandar Muda, T Syamsinahya, ia juga menyesalkan kebijakan eksekutif dan legislatif yang tidak peduli terhadap sektor kesehatan.

Menurut dia, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan 2011, pemerintah hanya menganggarkan dana Rp 4 miliar lebih, padahal tahun lalu Rp 8 miliar.

"Kebijakan menurunkan biaya operasional rumah sakit itu tentu akan berdampak pada menurunnya pelayanan kesehatan," katanya.

Selain itu, PPAS juga minta Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf tidak menandatangani persetujuan APBK 2011 yang telah disahkan legislatif pada 27 Desember 2010. PPAS menilai APBK 2011 itu tidak memihak kepentingan publik dan menumpuk pada dinas tertentu. (kompas.com/04/01/2011)