Umumnya Gagal Indikator Pelayanan Publik

JAKARTA  - Tujuan pemekaran daerah untuk menyejahterakan masyarakat tampaknya masih jauh dari harapan. Buktinya, berdasar hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagian besar daerah otonomi hasil pemekaran (DOHP) berkinerja kurang memuaskan.

"DOHP umumnya gagal pada indikator pelayanan publik. Misalnya, pelayanan kesehatan, administrasi, infrastruktur, dan peningkatan daya saing masyarakat," ucap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Kemendagri, Jakarta, kemarin (3/12).

Sambil membacakan hasil evaluasi itu, Gamawan melanjutkan bahwa salah satu penyebab cenderung memburuknya kinerja DOHP adalah belum efektifnya proses evaluasi kelayakan pengusulan pembentukan daerah pemekaran. "Kami akan mengevaluasi dan me-review proses pembentukan daerah otonom baru," kata mantan gubernur Sumatera Barat tersebut.

Selain itu, terang dia, Kemendagri juga akan memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap DOHP. Terutama yang baru berusia kurang dari tiga tahun.

Sejak Februari 2010, Kemendagri telah melakukan evaluasi terhadap 205 DOHP. Menurut Gamawan, evaluasi yang dilakukan selama 2010 itu merupakan evaluasi tahap kedua. "Nah, kalau dalam evaluasi tahap tiga (tahun ini) daerah-daerah itu belum bisa berbenah, baru kita pikirkan ke depannya," terang mantan Bupati Solok, Sumatera Barat, tersebut. Hal itu sudah diatur dalam PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Karena itu, Gamawan berharap agar daerah yang berkinerja kurang maksimal bisa lebih baik sebelum evaluasi tahap ketiga. Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan daerah otonomi yang dianggap gagal akan digabung kembali. Karena itu, pemerintah akan memikirkan kembali mekanismenya ke depan.

Sayang, Gamawan masih enggan mengungkapkan secara detail hasil evaluasi tahap dua lantaran masih terganjal pelaksanaan sejumlah pilkada yang akan berlangsung. "Kalau sudah saatnya, kami pasti umumkan. Sebab, itu salah satu cara untuk memacu daerah yang masih tertinggal," jelasnya.(kuh/dwi/jpnn/kaltimpost.co.id/05/01/2011)