DPD Minta Dilibatkan Pembahasan RUUK Jogja

JAKARTA. Pemerintah menegaskan tidak memiliki maksud untuk menghilangkan status keistimewaan Jogjakarta melalui sistem pemilihan langsung. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, posisi Sri Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam mendapat keistimewaan dalam posisi Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama.

"Pemerintah selalu merujuk aturan konstitusi dalam merumuskan Undang Undang," kata Gamawan dalam rapat kerja pandangan pemerintah atas Rancangan Undang Undang Keistimewaan Jogja bersama Komisi II DPR di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (26/1).
Menurut Gamawan, konsep pemilihan gubernur secara demokratis didasarkan pada pasal 18 ayat 4 ketentuan UUD 1945. Bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis. Posisi Jogjakarta sebagai provinsi, tidak bisa menghilangkan konsep pemilihan langsung sebagaimana aturan konstitusi.
"Adanya pasal 18B adalah pengakuan negara atas satuan pemerintahan daerah, tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nilai demokratis yang menjadi pilihan bangsa," kata Gamawan. Menurut dia, apabila pengisian gubernur dilakukan dengan penetapan, hal itu justru pengabaian nilai demokrasi dan melanggar prinsip kesetaraan.

Dalam konsep keistimewaan Jogja, Mendagri kemarin membeberkan konsep Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama. Menurut dia, ada tiga garis besar substansi yang ada dalam RUUK Jogja . Pertama, pengakuan secara legal posisi Kesultanan dan Pura Pakualaman sebagai warisan budaya sehingga mempunyai fungsi pengawal, pelestari dan pembaharu aset serta nilai-nilai budaya asli Indonesia sebagai warisan budaya dunia.

Kedua, Jogjakarta memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Perbedaan pokok terletak pada pengintegrasian Kesultanan dan Pakualaman ke dalam struktur Pemerintahan Provinsi Jogja. "Ini sekaligus pemisahan antara wewenang dan struktur pengelolaan urusan politik dan pemerintahan sehari-hari dengan urusan politik strategis," sebutnya.
Dalam hal ini, pengintegrasian yang dimaksud adlam memberikan wewenang berikut implikasi yang melekat kepada Sultan dan Paku Alam sebagai satu kesatuan yang berfungsi sebagai gubernur utama dan wakil gubernur utama.

Konsep yang ketiga, kata Gamawan. Adalah keistimewaan dalam kebudayaan, pertanahan dan penataan ruang. Kewenangan istimewa dalam ketiga urusan itu, diwujudkan melalui kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan dan dalam merumuskan Peraturan Daerah Istimewa tentang ketiga urusan pemerintahan tersebut.

Raker yang berlangsung singkat itu hanya berisi pandangan pemerintah untuk RUUK Jogja. Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menyatakan, rapat selanjutnya akan mengagendakan pandangan fraksi-fraksi atas penyampaian pandangan pemerintah terkait RUUK Jogja. "Diagendakan tanggal 2 Februari ke depan," ujarnya.
Pembahasan RUUK Jogja kemarin sempat diwarnai perdebatan antara Komisi II DPR dengan DPD. Pihak Komite I DPD yang diundang Komisi II mengajukan usul agar dilibatkan dalam pembahasan tingkat I RUUK Jogja. "Sesuai ketentuan konstitusi, menyangkut RUU daerah kami berhak terlibat di pembahasan," kata Dani Anwar, Ketua Komite I.

Dasar pernyataan Dani Anwar itu adalah ketentuan pasal 22D ayat 2 UUD 1945. Dimana, jika ada pembahasan terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan substansi kedaerahan lain, DPD memiliki hak untuk terlibat dalam pembahasan.
Namun, Komisi II DPR nampaknya tidak menanggapi hal itu. Chairuman menyatakan bahwa dasar yang digunakan dalam pembahasan RUU adalah ketentuan UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. "Terdapat tiga tingkat pembahasan, identifikasi masalah, Daftar Inventarisasi Masalah, dan pandangan umum," kata Chairuman.

Nah, keterlibatan DPD sebagaimana tercantum di UU MD3 adalah menyampaikan pandangan umum. Karena itu, DPD diminta berbesar hati untuk tidak menabrak ketentuan UU. "Ini juga bukan karena suara pribadi kami, namun tentu kita harus berpedoman di ketentuan Undang Undang," tandasnya. Perdebatan pun tak kunjung usai hingga akhirnya Chairuman menawari pembahasan posisi DPD itu dalam forum lain. (bay/jpnn/samarindapos.co.id/3101/2011)