TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengrusakan, pembakaran, penganiayaan, pengusiran hingga sejumlah nyawa melayang akibat bentrok massa dan warga dengan keyakinan berbeda di sejumlah daerah terus terulang selama beberapa tahun terakhir.

Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri dan 12 butir Keputusan Bersama No 3 Tahun 2008, yang diharapkan pemerintah menjadi solusi, ternyata belum cukup ampuh untuk menghindari insiden tragis warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten pada Minggu (6/2/2011) siang.

Karena tiga nyawa telah melayang dan enam warga Ahmadiyah mengalami luka-luka, pemerintah baru mengambil sikap untuk evaluasi secara mendalam dan menyeluruh terhadap SKB tersebut pada pekan depan, dengan mengundang sejumlah pihak.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, untuk bentrok yang disebabkan perselisihan massa dari organisasi masyarakat (ormas) dan warga Ahmadiyah yang terjadi kesekian kali, seharusnya menjadi tanggungjawab kepala daerah setempat.

"Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, salah satu tugas kepala daerah adalah memelihara ketentraman. Ini tugas kita semua. Tugas-tugas itu yang dievaluasi secara menyeluruh. Tapi, tidak spesifik satu masalah saja. Mestinya ini dievaluasi di daerah, apakah berhasil dan pantas dipilih lagi," ujar Gamawan seusai rapat di Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (6/2/2011) malam.

Mengacu pada perundang-undangan tersebut, Gamawan menilai bahwa seharusnya kepala daerah bisa merangkul dan membina ormas di wilayahnya dengan baik. Sebab, ormas seharusnya menjadi modal untuk menyukseskan pembangunan nasional. "Kalau tidak terjadi seperti itu, artinya pemerintah daerahnya yang harus lakukan evaluasi. Harusnya seperti itu," tandasnya.

Khusus untuk bentrok massa dan warga Ahmadiyah di Cikeusik, Gamawan menilai bahwa Bupati Pandeglang lah yang bertanggungjawab terhadap pembinaan ormas-ormas di wilayahnya. "Itu Bupati Pandeglangnya yang harus bertanggungjawab," katanya.

Meski beberapa kejadian perselisihan dengan jemaat minoritas terjadi di Jawa Barat, Gamawan menilai itu suatu kebetulan.

"Mungkin banyak tempat di Jawa Barat ada aktifitas, karena jumlah penduduknya besar. Itu kebeulan saja, tidak spesifik," jelasnya.

Sebelumnya, SETARA Institute meyakini kalau Presiden SBY bertindak, maka kekerasan dapat ditekan dan diproses secara hukum.

Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskkan, bahwa warga Ahmadiyah juga warga Indonesia yang tetap harus melihat bagian dari mayoritas sekitarnya.

Djoko meyakinkan bahwa pemerintah secara serius akan mengevaluasi SKB tersebut, karena diakuinya Presiden juga terusik kejadian demi kejadian yang melibatkan warga Ahmadiyah tersebut. "Ini instruksi Presiden, sudah lama kok enggak tuntas-tuntas," ujar Djoko.(tribunnews.com/07/02/2011)