LAMONGAN, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Nurroso mengimbau jajarannya agar berhati-hati dengan beredarnya surat palsu Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

Surat palsu itu berisi undangan untuk mengikuti Bimbingan Teknik dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah. Masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diminta mewaspadai surat palsu mengatasnamakan Dirjen di Kemkeu itu.

Ditjen Perbendaharaan mengklarifikasi melalui surat bertanggal 10 Februari 2011 dengan nomor S-1184/PB/2011 bahwa tidak pernah menerbitkan surat undangan tersebut.

Institusi itu juga tidak memiliki kewenangan dan tugas untuk mengadakan Bimtek strategis akurat pengelolaan Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah kepada pegawai dan pejabat di luar institusinya.

Surat palsu itu bermotif mencari keuntungan pribadi dengan modus penipuan agar menyetorkan sejumlah uang sebagai biaya registrasi atau uang muka.

Calon korbannya diiming-imingi biaya transportasi dan akomodasi hotel gratis melalui transfer ke rekening peserta Bimtek dengan kewajiban menyetor uang muka terlebih dulu.

"Kami sudah mengedarkan surat agar masing-masing Kepala SKPD tidak terjebak dengan surat palsu itu. Jika di kemudian hari SKPD menerima surat sejenis, apalagi keabsahannnya diragukan, agar segera mungkin melakukan konfirmasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro," ujarnya.(kompas.com/11/03/2011)