PENAJAM-Pegawai Negeri Sipil(PNS) selaku  aparat pemerintah dituntut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, agar tujuan organisasi dan pelayanan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Dengan semakin cerdasnya masyarakatmakasemakin tinggipula tuntutan masyarakat terhadap peningkatankinerja aparatur pemerintahdalam memberikanpelayanan masyarakat.

Asisten Administrasi Umum Setkab Penajam Paser Utara H Tasmad Hariady mengatakan itu saat membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, kemarin.

“Kita tidak menutup mata bahwa tidak semua pelayanan yang diberikan aparat pemerintah dapat maksimal dan memuaskan masyarakat selaku penerima layanan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah kurang disiplinnya PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata Tasmad Hariyadi.

Mewakili Bupati H Andi Harahap membuka kegiatan tersebut, Tasmad mengatakan, kedisiplinan merupakan unsur terpenting dalam menciptakan PNS yang lebih profesional sebagai penyelenggara pemerintahan. Untukitu, untukmeningkatkan kedisiplinanPNS, Pemerintah mengeluarkan PP53 Tahun 2010 sebagai penyempurnaan dari PP 30 Tahun 1980.

“Selama ini, persepsi sebagian besar PNS tentang pelanggaran disiplin adalah pelanggran jam kerja, tidak memakai seragam serta atribut dengan lengkap. Namun, dalam PP 53 tersebut ternyata pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagai seorang PNS,” jelasnya.

Tasmad juga menyampaikan untuk meningkatkan disiplin PNS, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penegakkan Disiplin Jam Kerja di Lingkungan PemkabPenajam Paser Utara. Namun Perbup tersebut hanya mangatur tentang disiplin jam kerja, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran disiplin yang sering dilakukan oleh PNS adalah pelanggaran jam kerja, namun dengan terbitnya Perbup tersebut, dapatberdampak positif pada disiplin PNS.

Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin I Nengah Priadi dalam pemaparannya menjelaskan, disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati dan dilanggar akan dijatuhi hukuman dinas.

Sementara pelanggaran disiplin, lanjut  Priadi adalah ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan ketentuan disiplin yang dilakukan didalam ataupun diluar jam kerja. Dan untuk hukuman disiplin merupakan hukuman yang dijatuhi kepada PNS karena melanggar peraturan.

Dalam pemaparan tentang hukuman kepada PNS dibagi kepada tiga tingkatan, Hukuman Disiplin (HD) Ringan, Sedang dan Berat, dan penjabaran dari hukuman tersebut juga dibagi atas beberapa tingkatan, antara lain HD ringan  yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas tertulis, sementara HD Sedang antara lain penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun pula.

Untuk  HD berat, antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, serta pemberhentian tidak dengan hormat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Penajam Paser Utara Suyanto dalam laporannya mengatakan, kegiatan sosialisasi bertujuan agar menumbuhkan sikap disiplin pegawai dilingkungan pemerintah kabupaten, serta menyamakan persepsi dalam rangka penerapan PP 53 bagi PNS.

“Kita mengharapkan dengan sosialisasi ini dapat diterapkan di lingkungan seluruh satuan kerja, makanya kami mengundang seluruh kepala SKPD, Camat dan kepala puskesmas agar dapat menyampaikan kepada seluruh PNS yang ada di satuan masing-masing,” ucap Suyanto di sela-sela sosialisasi.(ari/hms7/kaltimpost.co.id/23/03/2011)