TENGGARONG - Musrenbang RKPD merupakan wahana publik (public event) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah untuk mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensus pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah.

Musrenbang lazimnya dilaksanakan setelah selesainya ‘tahap persiapan’ penyusunan rencana melalui analisis situasi dan rancangan rencana dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif. Hal titu dikatakan Bupati Kukar melalui Sekretaris Kabupaten HAPM Haryanto Bachroel dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten di ruang pertemuan kantor Bappeda Jumat (1/4) Tenggarong.

Dia mengatakan, Musrenbang RKPD bertujuan menstrukturkan permasalahan, mencapai kesepakatan prioritas isu dan permasalahan daerah, serta mekanisme penanganannya. Musrenbang RKPD merupakan wahana untuk mensinkronisasikan dan merekonsiliasikan pendekatan “top-down” dengan “bottom-up”, pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (community need assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical assessment); resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government stakeholders untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, serta wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

"Musrenbang RKPD tingkat kabupaten ini merupakan puncak kegiatan musyawarah pembangunan yang diawali dari kegiatan Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, dan Forum SKPD," katanya.

Laporan hasil Forum SKPD lanjutnya, menggambarkan hampir sebagian besar usulan program dan kegiatan prioritas SKPD belum dilengkapi dengan indikator-indikator yang benar. Dia meminta agar kepala SKPD memberi perhatian yang lebih untuk pengisian indikator-indikator  tersebut, karena indikator adalah statistik yang dapat membantu dalam membuat penilaian ringkas, namun komprehensif terhadap aspek-aspek penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sekaligus untuk mengukur perubahan-perubahan yang terjadi akibat pelaksanaan program atau kegiatan.

“Untuk dapat melakukan pengisian indikator-indikator prioritas tersebut, hendaknya semua SKPD harus memiliki data yang relevan, akurat, lengkap sehingga akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan," pintanya.
Sebagaimana dalam konsep New Public Management, birokrasi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat  dituntut untuk lebih mengedepankan indikator hasil (outcome). Penekanan terhadap  indikator hasil ini merupakan tuntutan  masyarakat yang  mengharapkan adanya birokrasi pemerintah yang berkinerja, yang dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat. 

“Oleh karenanya, saya tekankan  kepada setiap SKPD harus  fokus pada indikator kinerja sejak tahap  desain  program dan kegiatan, implementasi,  monitoring,  evaluasi sampai  dengan pelaporan.  Berdasarkan konsepsi  performance management,  kinerja yang dirancang sebuah lembaga pelayanan publik dapat diketahui pencapaiannya jika lembaga tersebut memiliki key performance indicator atau indikator kinerja  kunci (IKK) yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam pengukuran kinerja. Namun demikian, manfaat indikator kinerja ini sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan pengukuran kinerja dalam kegiatan  monitoring dan evaluasi. IKK juga merupakan instrumen yang sangat baik untuk mengarahkan  unsur-unsur dalam pemerintahan untuk membangun menuju sasaran yang sama," jelasnya. (hmp04/kaltimpost.co.id/05/04/2011)