Displin Pegawai Meningkat

TANAH GROGOT– Dalam upaya peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, Bupati menginstruksikan agar dilaksanakan apel bersama di setiap instansi,di luar Sekretariat Daerah Kabupaten Paser. Sejalan instruksi Bupati tersebut, Senin (11/4) kemarin, digelar inspeksi mendadak (sidak) apel pagi dengan sasaran dua tempat sekaligus, yaitu kantor Bappeda dan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan (DCKPP).

Untuk melakukan sidak apel itu, rombongan terbagi dua kelompok yaitu kelompok I di lingkungan kantor Bappeda dipimpin Wakil Bupati HM Mardikansyah SHdidampingi Inspektur Inspektorat Ir Koesnadi Asdam MM, dan Kabag Humas Protokol Adi Maulana SSos MSi.

Sementara kelompok dua yang mendatangi kantor DCKPP dipimpin Sekretaris Daerah Drs H Helmy Lathyf Msididampingi Asisten III Ir H Untung Sadarsyah MSi, dan Kepala BKD Ir Karoding P Msi.

Di kantor Bappeda, Kabid Pemerintahan dan Kesra H Ambo Lala SSos MAP yang jadi pembina apel melaporkan bahwa ada peningkatan disiplin pegawai sejak pelaksanaan rapat disiplin pegawai di ruang Sadurangas yang dipimpin Wakil Bupati Paser, Senin (4/4) lalu.

Sementara Wabup Mardikansyah menegaskan, bahwa apel pagi merupakan tolak ukur tingkat disiplin pegawai. Secara formal displin pegawai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berisi sanksi bagi yang tidak displin.

“Namun diharapkan displin bukan karena adanya saknsi, melainkan harus tumbuh dari kesadaran. Bahkan nilai-nilai agama mewajibkannya kedesiplinan dalam hidup,” kata Mardikansyah.

Wabup mengharapkan para pejabat agar dapat mengawasi bawahannya, sebaliknya bawahan dapat mengawasi pimpinan. Hubungan timbal balik ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin secara keseluruhan.

Pada saat yang bersamaan di kantor DCKPPPaser, apel langsung dipimpin Untung Sadarsyah. Dalam kesempatan itu, Untung  mengharapkan para pejabat dan seluruh staf untuk benar-benar mempelajari PP 53 tahun 2010 dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Di dalam aturan ini, semua pegawai tanpa pandang bulu sama kedudukannya, dan akan terkena sanksi bilamana melanggar aturan,” ujar Untung.

Mantan Kabag Kesra ini menekankan agar kehadiran di instansi pemerintah benar-benar diperhatikan dan ketidakhadiran agar diakumulasi setiap tahun. “Hingga 31 Desember setiap tahun jika ada pegawai yang tingkat ketidakhadirannya sampai 46 hari secara komulatif, maka yang bersangkutan akan diberhemtikan secara tidak hormat,” tegas Untung.

Dari sidak apel pagi yang digelar itu, menunjukkan bahwa tingkat kehadiran pegawai di lingkungan kantor DCKPP Paser hanya mencapai 63.86 persen. Sementara di lingkungan kantor Bappeda Paser 67.8 persen. (*/hh/ind/kaltimpost.co.id/12/04/2011)