SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim dari Dapil IV, Zaenal Haq SH menegaskan kalangan guru swasta yang ditemui pada saat reses menyampaikan aspirasi agar insentif untuk mereka Rp1 juta hingga Rp1.750.000 per bulan jangan sampai dihapus.
"Mereka mendengar isu insentif untuk guru swasta ini bakal dihapus, makanya mereka menyampaikan aspirasi kepada saya, agar pemerintah kabupaten/kota jangan sampai menghapuskan insentif tersebut," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim ini, kemarin.

Di Kabupaten Berau, Zaenal Haq bertemu dengan para guru yang tergabung dalam
Persatuan Guru Swasta Sejahtera. Menurut mereka, insentif sangat bermanfaat untuk menunjang kegiatan mereka mengajar sehari-hari. Penghasilan tambahan ini sangat berguna menambah honor mereka yang relatif kecil, sehingga kalau insentif dihapus, guru swasta akan kehilangan penghasilan yang lumayan besar.

Mengutip data dari Dinas Pendidikan Kaltim, Zaenal Haq menjelaskan, insentif guru negeri dan swasta di 14 kabupaten/kota se-Kaltim bervariasi antara Rp1 juta Rp1.750.000/bulan, tergantung kondisi daerah masing-masing. Dari jumlah total insentif tersebut Rp300 ribu merupakan subsidi dari Pemprov Kaltim, sisanya ditanggung pemerintah kabupaten/kota.

"Saya akan berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Kaltim agar insentif guru swasta ini jangan sampai dihapuskan, karena selain guru negeri, guru swasta ini juga mempunyai peran besar dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim. Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota semestinya juga dapat mempertimbangkan hal ini," katanya.

Insentif selama ini diberikan kepada guru negeri dan swasta yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Jumlah guru negeri dan swasta di Kaltim saat ini sekitar 58.829 orang dan hanya sebagian kecil yang belum memiliki NUPTK. Dari angka itu, 3.565 orang guru di antaranya telah bersertifikasi. Mereka tersebar di 14 kabupaten/kota dengan jumlah SD sederajat sebanyak 2.365 sekolah, SMP 696, dan SMA/ SMK 418 unit.

Selain soal insentif, guru swasta di Kota Bontang, Kabupaten Kutim dan Kabupaten Berau juga menyampaikan aspirasi soal perbaikan infrastruktur sekolah, khususnya gedung-gedung SMP, SMA dan SMK. Selain itu, penyaluran bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN maupun APBD Provinsi dan kabupaten/kota diharapkan tepat waktu.
Sedangkan kalangan guru SMK mengharapkan di ibukota kabupaten/kota dapat dibangun sentral worshop yang dapat digunakan secara bergantian oleh seluruh siswa-siswi SMK disana.

"Mereka juga mengharapkan bantuan alat-alat peraga pendidikan dalam bentuk program dari Pemprov Kaltim. Sedangkan guru-guru negeri yang baru diangkat menjadi PNS mengharapkan pembayaran insentif mereka jangan sampai telat, akibat data mereka terlambat dimasukkan Dinas Pendidikan setempat dalam pembahasan APBD," kata Zaenal.(mir/sapos.co.id/05/05/2011)