NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Sekretaris LSM Panjiku Haris Arleck meminta Pemkab Nunukan bertindak tegas terhadap pegawai negeri sipil (PNS) maupun honorer yang ikut terlibat dalam aksi demonstrasi yang mendiskreditkan Pemkab Nunukan.

Haris mengatakan, saat sekelompok masyarakat di Nunukan melakukan demonstrasi ke DPRD Nunukan, ada sejumlah oknum PNS dan honorer yang ikut memobilisasi masyarakat.  Bahkan ada honorer yang terang-terangan memprovokasi warga untuk menghadiri demonstrasi dimaksud.

“Ada yang terang-terangan memprovokasi melalui media seperti facebook yang mengajak masyarakat untuk mengikuti aksi di DPRD Nunukan. Dia menulis kita tidak ingin dibohongi, ditipu dan dibodohi pemerintah karena sampai saat ini beliau belum bisa menunjukkan SK Bupati Nunukan atas nama sendiri yang asli dan legal. Dia mengajak warga di Kecamatan Sebatik untuk ikut aksi,” ujarnya.

Haris mengatakan, tindakan para PNS dan honorer itu sama saja telah melawan pimpinan. Padahal sebagai bagian dari aparat pemerintah mestinya mereka loyal kepada pimpinan dan menaati aturan kepegawaian.

Yang membuat Haris heran, PNS dan honorer yang seharusnya paham administrasi pembuatan surat keputusan, justru ikut-ikutan mempertanyakan keaslian SK Bupati Nunukan. Mereka yang lebih intelektual ternyata tidak bisa membedakan antara SK asli yang jumlahnya hanya satu dan menjadi arsip negara, salinan yang disampaikan mulai dari Presiden hingga Bupati Nunukan dan petikan yang disampaikan kepada yang namanya tercantum dalam SK.

“Mereka itu kan bagian dari Pemkab Nunukan. Kok justru mendemo pimpinannya dengan alasan yang tidak jelas? Harusnya masalah politik yang sudah lalu tidak lagi dibawa-bawa di pemerintahan. Siapapun PNS maupun honorer harus taat kepada pimpinannya, tidak ada lagi pengkotak-kotakkan politik,” ujarnya.

Ia berharap Bupati Nunukan mengambil tindakan tegas terhadap para PNS dan honorer tersebut. Bahkan jika memang terbukti, sebaiknya honorer dan PNS dimaksud diberikan sanksi pemecatan.(tribunnews,com/14/09/2011)