Korupsi di Kukar Libatkan “Kalangan Atas”

Awang Yacoub

SAMARINDA - Maraknya kasus korupsi yang terungkap di suatu daerah, disebabkan beberapa faktor. Mulai dari pengelolaan keuangan yang tidak becus, sampai ke kinerja aparat penegak hukum. Hal tersebut dikemukakan secara terpisah, Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kaltim Mulyadi dan pengamat keuangan Aji Sofyan Effendi kepada Kaltim Post, kemarin.

Aji Sofyan lebih konsentrasi bicara tentang Kutai Kartanegara (Kukar), karena daerah yang kaya dengan hasil migas dan tambang batu bara itu memang cukup “dominan” beberapa tahun terakhir. Ia menilai, temuan-temuan kasus korupsi di Kukar membuktikan lemahnya pengawasan legislatif dan eksekutif. Di ranah eksekutif, fungsi Inspektorat Kukar dan DPRD selaku pengawas tidak maksimal. Mayoritas kasus-kasus yang terungkap, melibatkan petinggi eksekutif dan legislatif.

Menurut dia, Kukar dengan APBD terbesar untuk level kabupaten/kota di Indonesia yang mencapai Rp 5 triliun lebih, adalah salah satu faktornya. Belanja daerah itu tidak diimbangi dengan sistem perencanaan keuangan yang baik. “Ada kolusi bermain di sini. Lihat kasus korupsi di Kukar tidak  melibatkan pegawai rendahan, tapi pemain top di eksekutif dan legislatif,” katanya.

Ia menuturkan, Kukar sebagai kabupaten dengan anggaran besar tidak didukung dengan sistem keuangan yang transparan. Terjadi kebocoran keuangan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sementara alokasi dana perbaikan infrastruktur publik dan pengentasan kemiskinan dikesampingkan.

“Masalahnya di sistem perencanaan keuangan daerah. Perencanaan dan pengawasannya lemah. Hampir semua pihak terlibat di sini,” katanya. Solusinya adalah memperkuat fungsi eksekutif dan legislatif. Fungsi pengawasan harus dioptimalkan. Bila perlu, satu generasi ‘dipangkas’ lalu diganti orang-orang yang bertanggung jawab.

Apa Kukar kebablasan mengelola dana bagi hasil, karena kebijakan UU 33/2004 tentang Pemerintah Daerah? Menurut dia, kasus korupsi dan UU 33/2004 itu berbeda. UU berbicara sumber pendanaan dalam APBD. Sementara korupsi adalah perilaku oknum yang mengetahui proses keluarnya uang itu di APBD.

Mengacu laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim Nomor 38.C/LHP/XIX.SMD/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010, ketidakpatuhan Pemkab Kukar terhadap peraturan perundang-undangan terjadi sejak tahun 2005 hingga 2009. Transparansi keuangan di Kukar belum sepenuhnya tercapai dan menjadi alasan BPK tidak memberikan tanggapan atau disclaimer atas laporan keuangan Kukar.

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK juga menyebutkan, 157 temuan indikasi kerugian negara terjadi di Kukar dalam periode tersebut. BPK telah mengeluarkan 337 rekomendasi, 90 di antaranya telah ditindaklanjuti sesuai aturan, 240 ditindaklanjuti tapi belum sesuai rekomendasi, dan 7 rekomendasi tak jelas kabarnya.

Ketua DPRD Kukar Awang Yacoub Luthman mengatakan, ratusan temuan BPK itu menjadi sejarah hitam Kukar di masa silam. “Seperti membersihkan piring kotor,” katanya.

Ia berharap, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan DPRD serius berbenah diri. “Bukan zamannya lagi DPRD kritik sana-sini. Tapi bersama pemerintah menjalankan tupoksi pengawasan agar temun-temuan seperti ini tidak terjadi lagi,” kata politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Ketua LAKI Kaltim Mulyadi bicara lebih bersifat global. Ia berpendapat, angka-angka kasus korupsi yang mengemuka di media massa belum bisa sepenuhnya dijadikan indikator untuk menilai suatu daerah. Bisa jadi pada daerah tertentu banyak korupsi muncul, karena aparat penegak hukum setempat serius bekerja. Sebaliknya, tidak menutup kemungkinan ada daerah adem ayem, karena aparat penegak hukum di situ tidak bekerja optimal.

Pernyataan Mulyadi dan Aji Sofyan ini terkait berita yang dilansir harian ini sebelumnya, di mana Pengadilan Tipikor Samarinda panen kasus. Padahal, lembaga ini baru beberapa bulan beroperasi. Belum selesai memeriksa dan mengadili 22 terdakwa (7 kasus), masuk lagi 7 terdakwa yang terdiri dari 3 kasus.

Dari angka-angka tersebut, Kukar mendominasi. Di mana, dari sejumlah terdakwa yang masuk Pengadilan Tipikor, sebanyak 25 di antaranya dari Kukar. Sementara sisanya, dari Samarinda, Balikpapan, Berau, Nunukan, dan Penajam Paser Utara (PPU).(ri/kri/ji/kaltimpost.co.id/11/10/2011)