Pejabat dan Bendahara SKPD Adakan Rapat Koordinasi

DEMI OPINI WDP: Asisten III Sutrisno memimpin rapat koordinasi yang dihadiri seluruh pejabat dan bendahara setiap SKPD se-Kukar, di ruang serbaguna kantor Pemkab, kemarin.

TENGGARONG – Pemkab Kukar tengah berupaya mencapai opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Tahun 2012 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Agar hal itu terealisasi, Bagian Administrasi Umum Setkab Kukar mengumpulkan para pejabat penatausahaan keuangan dari setiap SKPD.
Mulai bendahara penerimaan dan pengeluaran, pengurus barang, penyimpanan barang dan  bendahara pengeluaran pembantu sekretaris daerah, berada dalam satu ruangan bertajuk rapat koordinasi yang berlangsung 12  hingga 14 Oktober di ruang serbaguna kantor Pemkab Kukar.
Rapat tersebut dipimpin Asisten III Setkab Kukar Sutrisno, didampingi bagian keuangan Wiwit, Kepala Aset Daerah Bambang Arwanto dan Marius mewakili BPK. Dalam arahannya, Sutrisno mengatakan rapat koordinasi itu perlu dilakukan untuk percepatan dan peningkatan kualitas atas penyusunan laporan keuangan.
"Inilah yang akan dibahas target opini WDP atas laporan keuangan Pemkab Kukar Tahun 2012 dapat tercapai," kata Sutrisno.
Dalam rapat tersebut juga dibahas
Diketahui rapat tersebut, juga dibahas tentang pengurusan barang dengan 23 uraian aksi mulai dari Oktober, Movember dan Desember 2011. Di antaranya, memastikan angka belanja modal 2005-2010 dengan berkoordinasi bersama bendahara pengeluaran/PPK pada laporan keuangan SKPD.
Termasuk menghimpun dokumen sumber dan melakukan pencatatan belanja modal 2011 pada SIMDA-BMD. Melakukan evaluasi atas klasifikasi aset 2011 dan lainnya. Selanjutnya PPK melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan pengeluaran.  Lantas mendorong percepatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban bendahara.
Kemudian, menyesuaikan dan mengoreksi atas transaksi keuangan, meliputi pendapatan, belanja, kas pada bendahara penerimaan dan lainnya. Menyakinkan setiap pencatatan pada akun laporan keuangan didukung dengan data yang valid dan menghimpun data pendukung.
Juga berkoordinasi dengan unsur bagian keuangan di SKPD, subag pembukuan dalam melaksanakan koreksi dan penyusunan LK-SKPD. Kemudian pada bendahara pengeluaran dengan uraian aksi di antaranya melakukan pemeriksaan kas bendahara pembantu Desember 2011, melakukan penutupan kas setiap bulan, menyelesaikan SPJ dan BKU, berkoordinasi dengan PPK, pengurus barang, penyimpan barang dan bagian keuangan Subag pembukuan dalam pelaksanaan tugasnya serta lainnya.
Sedangkan untuk penyimpanan barang, aksinya meliputi pencatatan penerimaan barang inventaris dan mutasi, pencepatan penerimaan barang habis pakai dan mutasinya, menyampaikan laporan mutasi dan saldo persediaan barang pakai habis. Juga berkoordinasi dengan PPK, bendahara pengeluaran, pengurus barang dan bagian keuangan  subag pembukuan  dan verifikasi. (hmp04/ica/kaltimpost.co.id/kaltimpost.co.id/13/10/2011)