SEBANYAK 60 orang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi tenaga kesejahteraan sosial dan kegiatan Diklat Pendampingan Sosial Program Desa Sejahtera Pemerintah Kabupaten Malinau Senin (5/12) kemarin.

Progam tersebut dikonsentrasikan di Desa Malinau Kecamatan Malinau Kota ini berlangsung mulai 4 sampai 11 Desember 2011 mendatang. Pembukaan dilakukan Asisten III Adminsitrasi dan Aset Setkab Malinau H EA Yusmana SKM MMT mewakili Bupati Dr Yansen TP MSi.Ketua Panitia Drs Jihat Santoso MSi dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin dalam kesempatan itu mengungkapkan, adanya program pelatihan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini dan pendampingan sosial program desa sejahtera di Desa Malinau merupakan tindak lanjut dari Kementerian Sosial terhadap penanganan 50 kabupaten yang tertinggal. Ini berdasarkan hasil pemetaan dari sekitar 180-an kabupaten/kota yang sudah disurvei yang dilakukan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). “Dari hasil survei tersebut, maka difokuskan pada 50 kabupaten daerah tertinggal yang salah satunya adalah Kabupaten Malinau,” ungkapnya.

Untuk kegiatannya, sambung Jihat Santoso, sebagai langkah awal lebih difokuskan pada penyiapan SDM pendamping. Kegiatan dilakukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Banjarmasin. Para peserta pendamping nantinya diharapkan mampu melakukan pendampingan di desa. Peserta berjumlah 30 orang untuk diklat manajemen penyelengaraan kesejahteraan sosial yang terdiri dari aparatur pegawai di lingkungan SKPD, kepala desa dan sekretarisnya. Sementara, para pendamping itu ada 30 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh wanita dan lainnya. “Semua itu berasal di wilayah Kecamatan Malinau Kota sebagai pusat kegiatan kesejahteran sosial,” terangnya.

Jhat Santoso menambahkan, tugas manajemen penyelengaraan kesejahteraan social yakni mulai dari indentifikasi persoalan, melakukan pemecahan atau mencari solusi permasalahan atau merencanakan. kemudian mengorganisir kegiatan, melakukan dan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berjalan, “Mereka itu bisa melihat masalah, perencanakan dan mencari sosulisasinya yang semuanya penganggarannya dari Kemenerian social dan untuk tahap awal dana yang dikucurkan sekitar Rp50 juta yang diberikan langsung kepada rumah social sebagai pusat kegiatannya,” jelasnya.Kepala Balai Besar Diklat kesejahteraan sosial Bajarmasin H Mansyur mengungkapkan, data tentang daerah tertinggal itu bersumber dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang kemudian dijadikan sebagai acuan Kementerian Sosial dalam kegiatan Diklat manajemen penyelenggaraan kesejahteraan social bagi tenaga kesejaheraan social dan pendampingan kesejahteraan social. Menurutnya, masalah pembangunan kesejahteraan social tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemensos semata. Tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama.

Ada 6 kabupaten di wilayah regional Kalimantan yang tergolong dalam katerigori daerah tertinggal. Dari 6 ini termasuk Kabupaten Malinau kabupaten mana yang lebih cepat dalam hal penanganan. Masalah kejasehteraan sosial ini, Kemensos berharap desa Malinau kota ini bisa menangani masalah kejahteraan sosial ini dengan dukungan program pmerntah daerah dan dukungan dana dari APBD kabupaten Malinau. "Insya Allah, Malinau kota ini akan menjadi contoh yang baik dalam penanganan masalah penaganan kesejahteraan sosial ini melalui program daerah dengan dukungan APBD-nya," ujarnya.Karenanya, melalui program pelatihan dan pendidikan ini diharapkan semua kader atau peserta diklat manajemen penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi tenaga kesejahreraan sosial danpeserta diklat sosial program desa sejahtera di Desa Malinau dapat mensinkronkan dan koordinasi semua kegiatan yang ada guna menangani persoalan pembanngunan kesejahteraan sosial di masyarakat," ungkapnya. (ida/zom/kaltimpost.co.id/06/12/2011).