Saat Terima DIPA Setiap Akhir Tahun

JAKARTA. Penandatanganan pakta integritas oleh bupati/wali kota saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), tampaknya, bakal ditradisikan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyatakan telah berkomunikasi dengan Mendagri Gamawan Fauzi terkait dengan inisiatif Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo tersebut.

"Sudah saya kemukakan kepada Mendagri kalau bisa ini dibuat seperti juklak (petunjuk pelaksanaan)," kata Dipo.
Sebelumnya, saat penyerahan DIPA 34 daerah di Provinsi Jateng, Bibit meminta bupati/wali kota datang secara langsung. Dia meminta ada penandatanganan pakta integritas. Intinya, agar APBD kabupaten/kota dimanfaatkan secara baik dan akuntabel.

Nah, saat pembagian, hanya 20 bupati/wali kota yang datang langsung. Bibit lantas menahan DIPA yang tidak diambil kepala daerahnya secara langsung. Dia bahkan sempat mengultimatum akan mengembalikan DIPA ke pemerintah pusat jika tidak diambil secara langsung sampai 30 Desember.
Dipo mengapresiasi langkah Bibit tersebut. "Memang, aturan-aturan tertulis itu tidak ada. Tapi, kebijakan dari pimpinan tersebut bisa terjadi," katanya.

Dia berpendapat, inisiatif seperti Bibit tentang pakta integritas itu memang harus dilakukan seorang pemimpin. Pemanfaatan APBD atau APBN memang harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Pendistribusiannya juga harus tepat. "Karena itu, jika gubernur Jateng mengambil inisiatif pakta tersebut, kami berharap seluruh gubernur melakukan hal yang sama. Harus kita dukung penuh," tegasnya.

Pakta tersebut dinilai bisa menjadi langkah untuk meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran. Dipo mengungkapkan, berdasar data permohonan izin pemeriksaan seorang kepala daerah ke presiden, yang paling banyak berasal dari kabupaten/kota, termasuk DPRD.

"Inilah leadership yang kita dukung. Apa salahnya hubungan yang harmonis karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat," ujar Dipo yang pernah menjabat Sekjen D-8 (kelompok kerja sama ekonomi negara-negara berkembang) tersebut. (fal/c5/agm/jpnn/nin/sapos.co.id/01/01/2012)