Korupsi Daerah Marak
Kamis, 24 Desember 2009 07:56 | 
Ditulis oleh Tutors | 
JAKARTA, KOMPAS.com - Potret korupsi di daerah pascapelaksanaan otonomi daerah semakin mengerikan. Penangkapan 19 bupati/wali kota dan 5 gubernur karena kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang 2004-2009 sejauh ini juga belum memberikan efek jera.
Hal tersebut terungkap dalam bedah buku Korupsi di Daerah: Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan yang ditulis mantan Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno di Jakarta, Rabu (23/12). Menjadi pembahas adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin dan Koordinator Indonesia Corruption Watch. Diskusi itu dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki.
Korupsi, menurut Hadi, tidak hanya terjadi di tingkat pejabat negara dengan segala unsurnya, seperti bupati/wali kota, pejabat musyawarah pimpinan daerah (muspida), ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Akan tetapi, korupsi telah merembet ke berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan partai politik, LSM, tokoh agama, hingga perguruan tinggi. Korupsi telah menjadi budaya.
”Semua terlibat. Misalnya, perguruan tinggi sering kali melegitimasi proyek-proyek korup dengan penelitian bayaran, sedangkan tokoh agama acap kali menjadi juru doa proyek yang korup,” kata dia.
Hadi menambahkan, tak ada lagi pejabat daerah yang memenangi pemilihan dengan jujur atau tanpa menggelontorkan uang ke calon pemilih. Akibatnya, ketika menjabat, mereka berperilaku korup.
Dalam hitungan Danang, kebocoran uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rata-rata mencapai 20 persen. Sebagian adalah untuk biaya pilkada pada periode berikutnya.
Otonomi daerah, menurut Hadi, hanya menguatkan pemerintah daerah. Namun, kontrol terhadap pejabat daerah tak terjadi. Bahkan, kelompok sipil banyak yang terlibat korupsi. ”Muspida juga lebih bersifat mengakomodasi persekongkolan atas nama keamanan dan ketenteraman. Semua jajaran muspida seperti biasa menerima bagian dari korupsi di daerah. Karena itu, saya mengusulkan muspida dibubarkan saja,” kata dia.
Efek jera
Jasin mengatakan, celah untuk melakukan korupsi di daerah memang lebar dan cenderung meningkat. Padahal, sepanjang tahun 2004-2009 KPK sudah menuntut 19 bupati/wali kota dari Sabang hingga Merauke karena kasus korupsi. Data itu belum termasuk para wakil pimpinan daerah dan pejabat eselon di bawahnya.
Beberapa modus yang biasa dipakai dalam korupsi di daerah, menurut Jasin, adalah penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana alokasi umum, penggelembungan dana dalam pengadaan barang dan jasa, pembuatan proyek-proyek fiktif, alih status prasarana sosial dan areal hutan, hingga penerimaan gratifikasi serta upah pungut. (AIK) Sumber : Kompas.com, 24-12-09
Hal tersebut terungkap dalam bedah buku Korupsi di Daerah: Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan yang ditulis mantan Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno di Jakarta, Rabu (23/12). Menjadi pembahas adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin dan Koordinator Indonesia Corruption Watch. Diskusi itu dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki.
Korupsi, menurut Hadi, tidak hanya terjadi di tingkat pejabat negara dengan segala unsurnya, seperti bupati/wali kota, pejabat musyawarah pimpinan daerah (muspida), ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Akan tetapi, korupsi telah merembet ke berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan partai politik, LSM, tokoh agama, hingga perguruan tinggi. Korupsi telah menjadi budaya.
”Semua terlibat. Misalnya, perguruan tinggi sering kali melegitimasi proyek-proyek korup dengan penelitian bayaran, sedangkan tokoh agama acap kali menjadi juru doa proyek yang korup,” kata dia.
Hadi menambahkan, tak ada lagi pejabat daerah yang memenangi pemilihan dengan jujur atau tanpa menggelontorkan uang ke calon pemilih. Akibatnya, ketika menjabat, mereka berperilaku korup.
Dalam hitungan Danang, kebocoran uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rata-rata mencapai 20 persen. Sebagian adalah untuk biaya pilkada pada periode berikutnya.
Otonomi daerah, menurut Hadi, hanya menguatkan pemerintah daerah. Namun, kontrol terhadap pejabat daerah tak terjadi. Bahkan, kelompok sipil banyak yang terlibat korupsi. ”Muspida juga lebih bersifat mengakomodasi persekongkolan atas nama keamanan dan ketenteraman. Semua jajaran muspida seperti biasa menerima bagian dari korupsi di daerah. Karena itu, saya mengusulkan muspida dibubarkan saja,” kata dia.
Efek jera
Jasin mengatakan, celah untuk melakukan korupsi di daerah memang lebar dan cenderung meningkat. Padahal, sepanjang tahun 2004-2009 KPK sudah menuntut 19 bupati/wali kota dari Sabang hingga Merauke karena kasus korupsi. Data itu belum termasuk para wakil pimpinan daerah dan pejabat eselon di bawahnya.
Beberapa modus yang biasa dipakai dalam korupsi di daerah, menurut Jasin, adalah penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana alokasi umum, penggelembungan dana dalam pengadaan barang dan jasa, pembuatan proyek-proyek fiktif, alih status prasarana sosial dan areal hutan, hingga penerimaan gratifikasi serta upah pungut. (AIK) Sumber : Kompas.com, 24-12-09
