JAKARTA, KOMPA.com - Setelah lulus SMA, siswa tidak selalu harus masuk perguruan tinggi negeri yang biaya masuknya kini semakin mahal. Pendidikan tinggi kedinasan, yang berada di bawah naungan departemen atau lembaga negara lainnya, bisa menjadi salah satu alternatif.

Pendidikan tinggi kedinasan tersebut sebagian besar masih konsisten menawarkan pendidikan gratis bagi lulusan SMA sederajat. Pendidikan yang dibiayai penuh oleh negara itu sebagian juga memberikan ikatan dinas dan mahasiswanya langsung berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Meski demikian, ada pula perguruan tinggi di bawah departemen yang tidak memberikan beasiswa dan ikatan dinas. Biaya kuliah ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa.

Salah satu perguruan tinggi kedinasan yang biaya kuliahnya ditanggung penuh oleh negara antara lain dinikmati mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jakarta. Sekolah tinggi dengan jenjang pendidikan diploma IV di bawah naungan Badan Pusat Statistik itu membuka lowongan yang semakin besar tiap tahun.

Suryamin, Ketua STIS Jakarta, mengatakan, kuota penerimaan mahasiswa tergantung dari alokasi anggaran dan permintaan BPS. Tahun lalu mencapai 320 mahasiswa untuk satu angkatan.

"Biaya pendidikan ditanggung negara," ujar Suryamin.

Lulusan STIS menjalani ikatan dinas selama 2n + 1. Begitu lulus, mereka menjadi pegawai BPS golongan III A. Pendaftaran terbuka di seluruh Indonesia. Yang bisa mendaftar hanya lulusan SMA jurusan IPA dengan rata-rata rapor untuk pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris masing-masing minimal 7, 00.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta di bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga menawarkan ikatan dinas bagi mahasiswanya. Ketua STPN Endriatmo Sutarto mengatakan, perguruan tinggi ini menyelenggarakan dua program yang telah ada, yaitu D-I untuk kalangan umum dan D-IV khusus bagi pegawai BPN.

Untuk jenjang D-IV, mahasiswa STPN berstatus PNS dan terikat ikatan dinas. Selain digratiskan biaya pendidikan, mereka juga menerima akomodasi berupa tempat tinggal dan uang saku bulanan.

"Setiap tahun hanya 50 orang yang diterima," kata Sutarto.

Adapun pendidikan tinggi kepariwisataan di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tidak menawarkan ikatan dinas. Mahasiswa harus membayar sendiri biaya kuliahnya. (ELN/LUK/IRE/JON/kompas.com/03/02/2010)