Perajin memproduksi sepatu di bengkel produksi skala kecil di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Minggu

JAKARTA - Kalangan pengusaha menyayangkan sikap pemerintah yang mengeluarkan surat edaran berisi imbauan dan larangan melakukan PHK besar-besaran seiring pemberlakuan kebijakan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China atau ACFTA.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Erwin Aksa menyatakan bahwa surat larangan tersebut seharusnya diiringi dengan komitmen pemerintah untuk menyediakan peluang pasar bagi industri dalam negeri.

Demikian disampaikan Erwin sebelum deklarasi Pengusaha Antisuap di gedung Graha Niaga, Jakarta, Rabu (17/2/2010).

"Sekarang bisa enggak pemerintah suruh semua PNS memakai sepatu dalam negeri sehingga produksi bergerak? Pemerintah harus berikan pasar kalau dilarang melakukan PHK," cetusnya.

Erwin mengakui bahwa pengusaha terpaksa melakukan PHK demi efisiensi dan mendorong produktivitas perusahaan. Namun, dia menegaskan bahwa PHK tidak hanya dipengaruhi oleh pemberlakuan ACFTA.

"Itu lebih ke pengusaha. PHK tidak hanya karena ACFTA, tetapi juga karena saat ini tenaga kerja bersaing dengan teknologi dan IT," paparnya. (ANI/kompas.com/tribunkaltim.co.id/17/02/2010)