JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/3/2010) malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama sekali tak menyinggung rencana Presiden akan melakukan perombakan terhadap kabinetnya terkait perbedaan pandangan partai-partai koalisi yang terjadi dalam pengambilan keputusan kasus skandal Bank Century pada Sidang Paripurna, Rabu (3/3/2010) kemarin. Presiden malah menekankan kebersamaan.

"Kita mengetahui dengan sangat jelas bahwa terdapat perbedaan-perbedaan terhadap posisi, fraksi-fraksi tentang keputusan penyelamatan Bank Century, selain semua pihak patut menghargai pandangan dan posisi itu. Saya juga berpendapat bahwa perbedaan itu tidak perlu menimbulkan kerisauan berlebihan," ujar Presiden.

"Meskipun kesimpulan panitia angket adalah kesimpulan politik, dan menurut UU No 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket, temuan demikian tidak dapat dijadikan alat bukti di depan pengadilan. Kesemuanya perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap menjunjung asas-asas supremasi hukum dan berkeadilan," ujarnya.

Namun, Presiden SBY yakin, semuanya pasti setuju, manakala kebijakan penyelamatan Bank Century adalah pilihan kebijakan yang tepat, bertanggung jawab, dan pengambil keputusan tersebut telah melakukannya tanpa ada benturan ataupun niat jahat sedikit pun, seperti suap dan korupsi, kecuali semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian nasional.

"Maka, seharusnyalah kita tidak menyalahkan kebijakan demikian. Boleh jadi, krisis dan keadaan yang serba darurat ketika keputusan harus diambil dengan sangat cepat, dan masalah-masalah teknis yang mungkin terlewatkan. Namun, tidak berarti kebijakannya salah dan harus dipidanakan," kata Presiden.

"Sangat sulit dibayangkan, jika kebijakan yang baik dan efektif justru berujung dalam pemidanaan. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, ada kesalahan dan penyimpangan, sebagai mana yang ditemukan oleh Panitia Angket, kita harus pastikan siapa yang bertanggung jawab. Kita mesti mengetahui, apakah kesalahan itu administratif, atau sebuah pelanggaran hukum," paparnya.

Presiden SBY menekankan, pemerintahan yang dipimpinnya akan terus menjalankan pemerintahan bersih. Terkait dengan kasus Bank Century, Presiden mengajak untuk mengusut secara tuntas secara bersama-sama. Sumber : www.kompas.com, 05/03/2010