Jakarta - Tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI dinilai tidak adil oleh para guru. Mereka mengancam akan menggeruduk kantor gubernur jika TKD tidak di revisi.

"5000 guru akan mengepung Balaikota, kita minta TKD di revisi karena sangat tidak adil," ujar guru SMPN 209, Lukmono Hadi saat menyambangi gedung DPRD DKI di Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2010).

Menurut Lukmono pemberian TKD di ibukota berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 14 Tahun 2010 sangat tidak adil.

"Kita guru hanya mendapat TKD Rp 2,9 Juta, tapi Kepala Tata Usaha (TU) Sekolah dapat Rp 5,5 Juta. Sekda dapat Rp 50 Juta," papar Lukmono.

Awalnya rencana untuk mengepung Balaikota akan dilakukan pada hari Kamis (24/3/2010) mendatang, namun berdasarkan kesepakatan seluruh guru, demo akhirnya diundur.

"Kita demo Hari Jumat (25/3) setelah Jumatan dan UN selesai. Kita kumpul langsung  di Balaikota," terang Lukman yang didampingi dua rekannya yang juga guru.

Lukmono mengatakan TKD seharusnya diberikan berdasarkan golongan sehingga tidak ada perbedaan yang terlalu tinggi diantara para PNS DKI terutama guru dengan TU di sekolah.

"Harusnya berdasarkan golongan, dan mereka yang TKD nya besar bisa di kembalikan ke Kas daerah. TKD Sekda bisa di subsidi untuk keperluan lain," pungkas Lukmono.(detiknews.com/26/03/2010)