SURABAYA - Dewan masih mencari-cari alasan untuk menghadang pengoperasian Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (RS BDH). Setelah alasan ketidaksiapan manajemen terbantahkan oleh fakta yang ada, dewan kini mencari alasan baru.

Sikap dewan yang ­golek-golek itu terlihat saat rapat paripurna kemarin (5/4). Dalam pernyataannya, dewan mengembalikan raperda tentang pelayanan dan penarifan RS BDH itu karena belum diserahkannya surat tanah dan kekurangan perlengkapan medis.

Selain itu, Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana meminta agar pemkot segera menandatangani MoU dengan Pemkab Gresik. Sebab, sejumlah warga Gresik mungkin juga berobat ke sana. Hal itu tetap saja terasa aneh karena pemkot dan manajemen RS BDH jelas-jelas telah menyatakan kesiapan yang didukung oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.

Salah seorang anggota pansus RS BDH Rusli Yusuf mengatakan, pihaknya tetap menganggap belum siap. Kali ini alasannya baru lagi, yakni pemkot dianggap ingkar janji. ''Dulu, MoU-nya adalah pembuatan RS tipe B. Lah, ini kok tiba-tiba turun menjadi RS kelas C?'' papar Rusli Yusuf.

Dia kemudian mencontohkan, ada seorang teman yang mempunyai tumor jinak. Rusli menanyakannya ke dr Lilian Anggraeni, direktur RS Soewandhie. ''Saya tanya ke Bu Lilian, apa sanggup RS Soewandhie mengoperasi tumor jinak? Dijawab Bu Lilian tidak sanggup. Bagaimana dengan RS BDH, Bu Lilian juga menyatakan tidak sanggup,'' tutur Rusli.

Nah, politikus Partai Demokrat itu mengatakan, untuk apa RS yang dibangun dengan biaya ratusan miliar selama multiyears tersebut tidak sanggup mengoperasi tumor jinak. ''Rugi dong, selama ini dibiayai banyak,'' ujarnya. Untuk itu, Rusli minta agar RS BDH harus menjadi RS kelas B.

Sikap senada disampaikan Wakil Wali Kota Arif Afandi. Calon wali kota dari Partai Demokrat itu kemarin mewakili pemkot dalam rapat paripurna tersebut. ''Saya kira, penundaan yang dilakukan oleh Pak Wali (wali kota, Red) sudah pas,'' tuturnya.

Ketika ditanya alasan ketidaksiapan manajemen yang dipakai oleh dewan untuk mengembalikan raperda, Arif mengatakan bahwa dewan pasti punya alasan kuat. ''Tentunya, anggota dewan mempunyai pertimbangan kuat,'' katanya.

Lalu, bagaimana pernyataan kesiapan yang disebutkan oleh Kadinkes Esty Martiana Rahmie dan Direktur RS BDH Rias Arimukti? Arif diam sejenak. ''Coba, nanti saya cek lagi,'' ujarnya.

Seperti diberitakan, DPRD Surabaya pasang badan menghalangi peresmian RS BDH. Padahal, RS tersebut sangat ditunggu masyarakat. Apalagi daya tampung RSDU dr Soetomo dan RS Soewandhie selama ini overload. Pasien di RSUD dr Soewandhie sering terpaksa dirawat di lorong-lorong. Persatuarn Rumah Sakit Indonesia (Persi) Jatim juga mendesak agar RS tersebut segera dioperasikan. Apalagi peralatan dan petugas kesehatan di RS itu siap sejak Januari 2010.

Hari ini (6/4) direksi RS BDH akan melakukan pertemuan dengan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono. "Kami ingin konsultasi sembari membahas disposisi mengenai raperda tarif yang dikembalikan oleh dewan," kata Direktur RS BDH drg Rias Ari Mukti kepada Jawa Pos kemarin (5/4).

Pertemuan itu juga ditujukan untuk membahas masalah soft opening RS BDH yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April. Seperti diberitakan Jawa Pos kemarin, wali kota bermaksud meninjau ulang keputusan tersebut. Alasannya, takut terjadi konflik berkaitan dengan payung hukum operasionalisasi RS.

Lewat pertemuan tersebut, Rias bermaksud untuk membicarakannya lagi dengan wali kota. Namun, dia tidak bermaksud memaksakan soft opening. "Pada akhirnya, ikut Pak Wali. Posisi kami kan di bawahnya. Yang jelas, entah nanti jadi atau tidak, kami sudah siap. Persiapan untuk operasional kan sebenarnya sudah matang," tegasnya.

Kondisi RS BDH saat ini memang layaknya rumah sakit yang sehari-hari beroperasi. Tenaga kesehatan dan direksi berkantor di sana sejak awal Januari. Alat-alat medis pun siap dipakai. Yang kurang hanya satu elemen: pasien.

Dengan sendirinya, tak sepeser pun pemasukan dari retribusi pelayanan pasien masuk ke RS BDH selama tiga bulan terakhir. Padahal, biaya untuk "menghidupi'' rumah sakit tipe C itu termasuk sangat besar. Untuk menutup beban gaji 300 karyawan serta biaya listrik dan air, setiap bulan rumah sakit tersebut memerlukan dana sekitar Rp 500 juta.

Artinya, selama tiga bulan belakangan, sudah Rp 1,5 miliar dana yang dikeluarkan oleh pemkot. Jika hingga akhir April rumah sakit itu tak kunjung diresmikan, pemkot harus sekali lagi mengeluarkan dana cuma-cuma sebesar Rp 500 juta. "Semua sudah dianggarkan oleh pemkot. Tapi, pemasukannya ya otomatis nggak ada," kata Rias.

Para karyawan di rumah sakit itu saat ini otomatis tidak bisa melaksanakan fungsi sepenuhnya sebagai petugas kesehatan. Kegiatan mereka sehari-hari diisi dengan membuat program, melakukan training, outbound, serta simulasi pelayanan. Namun, tentu saja tetap tanpa pasien. "Kalau izin belum turun, ya masih akan terus seperti ini," ungkap Rias. (ano/rum/c6/tom/jawapost.co.id/07/04/2010)