Pemprov Dapat Rp. 6 Triliun
Jalang Pulau Balang dan Jalan Tol Dari APBN
SAMARINDA – Pembangunan jalan tol Balikpapan– Samarinda dan Jembatan Pulau Balang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)–Balikpapan tahun depan mendapat suntikan APBN. Tak tanggung-tanggung, besarannya mencapai USD 650 juta atau setara Rp 6 triliun (kurs USD 1 = Rp 9.200). Rincian dana itu, Pulau Balang dapat USD 350 juta dan jalan tol USD 300 juta.
SAMARINDA – Pembangunan jalan tol Balikpapan– Samarinda dan Jembatan Pulau Balang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)–Balikpapan tahun depan mendapat suntikan APBN. Tak tanggung-tanggung, besarannya mencapai USD 650 juta atau setara Rp 6 triliun (kurs USD 1 = Rp 9.200). Rincian dana itu, Pulau Balang dapat USD 350 juta dan jalan tol USD 300 juta.
Rencana kucuran APBN untuk jatah dua proyek besar di Kaltim ini, setelah Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menghadiri pertemuan dengan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait sosialisasi Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 untuk Wilayah Kalimantan yang dipimpin Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Armida S Alisjahbana di Jakarta, baru-baru ini.
Di sela sosialisasi perpres, kata Faroek, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas Dedy Supriadi Priatna menyampaikan jika Kaltim pada 2011 akan mendapatkan USD 650 juta. Namun Faroek belum tahu pasti apakah dana itu berasal dari APBN murni 2011 atau Bantuan Luar Negeri (BLN) yang dimasukkan dalam APBN.
“Kita tidak persoalkan, yang penting jembatan Pulau Balang dan jalan tol dapat bantuan yang usulannya dimasukkan tahun ini dan teralisasi 2011,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kimpraswil Kaltim Husinsyah mengaku sudah mendapat informasi jika pusat akan menggelontorkan Rp 6 triliun untuk pembangunan Pulau Balang dan jalan tol. Untuk kebutuhan jalan tol saja, kata Husinsyah, anggaran yang diperlukan sekitar Rp 6,2 triliun. Jika bantuan USD 300 juta atau sekitar Rp 2,76 triliun itu terealisasi, pemprov tetap memerlukan partisipasi investor.
Sebab proyek itu tidak bisa selesai apabila hanya murni pemerintah yang mendanai. Adapun rancangan penganggaran jalan tol itu, akan dibiayai pusat Rp 2,7 triliun, Rp 2 triliun dari APBD provinsi, dan sisanya dari investor. Dana dari pemerintah saja totalnya mencapai Rp 4,7 triliun, dan Rp 2 triliun yang dikeluarkan pemprov untuk pembebasan lahan yang diestimasi Rp 1,2 triliun.
Selanjutnya untuk land clearing dan pembangunan badan jalan mulai Km 13 Batu Ampar-Balikpapan hingga Batuas–Samarinda sepanjang 87,9 kilometer, kombinasi dananya dari pemprov dan APBN tadi.
”Sementara sisanya, nanti investor sekaligus mengelolanya,” ucapnya.
Terkait urusan investor tersebut, Faroek menyebut sudah ada 4 yang serius dan sudah menjajaki peluang investasi jalan tol. Meski tidak menyebut nama investor, namun Faroek mengisyaratkan ada dua dari luar negeri dan dua sisanya penanam modal dalam negeri.
”Kita masih mengkaji. Siapa yang diputuskan, nanti kita sampaikan,” janji Faroek. (ibr/kaltimpost.co.id/13/04/2010)




