KPU Kembali Ajukan Pencairan Dana Pilkada Rp 4 Miliar

SAMARINDA – Peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Samarinda sudah harus non aktif dari jabatannya di Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ketika mendaftar sebagai peserta.

Berdasarkan Undang Undang (UU) No 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah, maka setiap pasangan calon yang berstatus sebagai PNS dan anggota DPRD, harus meminta izin dari pimpinannya. Jika menduduki jabatan pengambil kebijakan, maka harus non aktif.

Dari hasil verifikasi berkas yang dilakukan KPU Samarinda, ada 7 pasangan calon yang lolos dan berhak maju sebagai peserta Pilkada. 3 orang di antaranya tercatat aktif sebagai PNS dan 1 orang sebagai anggota DPRD Kaltim.

Mereka yang aktif sebagai PNS, yakni Riswan Asmaran, dosen di Politeknik Negeri Samarinda, Nusyirwan Ismail dan Nasir Waladi yang terdata sebagai PNS di Pemprov Kaltim. Sementara Andi Harun dikenal sebagai seorang politikus di DPRD Kaltim. “Untuk PNS dan anggota DPRD, wajib menyerahkan surat izin dari atasannya. Kalau menduduki jabatan tertentu, maka wajib non aktif dari jabatannya. Untuk memastikan mereka sudah non aktif atau belum, maka bisa bisa ditanyakan ke pimpinannya masing-masing,” ungkap Ketua KPU Samarinda, Syarifuddin Tangalindo.

Dari 4 orang yang tercatat sebagai PNS dan anggota DPRD, berdasarkan berkas verifikasi yang masuk ke KPU Samarinda, maka disebutkan sudah tidak aktif. Karena berkas surat izin dari atasan, termasuk dalam salah satu berkas verifikasi yang dilakukan KPU. “Jika berkas sudah dianggap lengkap, maka sudah dianggap non aktif dari jabatannya,” terangnya.

Sementara, Syaharie Jaang, calon incumbent yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Samarinda, dipastikan tidak harus non aktif dari jabatannya. Tetapi Syaharie Jaang tetap harus cuti ketika memasuki 14 hari masa kampanye.

KEMBALI AJUKAN PENCAIRAN

Terkait dana Pilkada yang hanya dicairkan sebesar Rp 2 miliar, KPU Samarinda kembali akan mengajukan pencairan dana sebesar Rp 4 miliar. Ini didasarkan kebutuhan pelaksanaan tahapan Pilkada di bulan Juni.

“Rp 2 miliar itu habis untuk membayar Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang totalnya mencapai angka Rp 1,1 miliar. Belum lagi honor petugas lainnya, seperti anggota PPK, anggota PPS, serta kelengkapan administrasi,” ungkap Syarifuddin.

Apalagi dana Rp 2 miliar tersebut belum bisa di cairkan Bankaltim, Senin (31/5) kemarin, karena kekosongan dana di bank daerah tersebut. Dijelaskan, dana tersebut baru bisa dicairkan Selasa (1/6) hari ini. Meski begitu, anggota KPU Samarinda berencana kembali menemui Pemkot Samarinda untuk mencairkan sisa dana sebesar Rp 4 miliar, kekurangan dari pengajuan dana sebelumnya sebesar Rp 6 miliar.

Mengenai pernyataan yang dikeluarkan Kabag Humas HM Faisal yang menyebutkan adanya kesalahan administrasi dalam pengauan pencairan dana yang dilakukan KPU Samarinda, Syarifuddin mengatakan, Pemkot tidak pernah memberikan penjelasan mengenai kesalahan administrasi seperti apa yang dipersoalkan.

“Dalam pengajuan pencairan, kami juga membuat laporan penggunaan dana yang dicairkan sebelumnya. Kami hanya minta dananya dapat turun dulu. Masalah perbaikan laporan atau administrasi lainnya bisa dilakukan setelah pencairan, karena kebutuhan tahapan memang banyak,” ungkapnya. (ak/kaltimpost.co.id/01/06/2010)