Layanan Kepegawaian

1. PENGADAAN PEGAWAI
2. PENETAPAN CPNS SEBAGAI PNS
3. PENETAPAN KARTU PNS (KARPEG) BAGI PNS
4. SUMPAH JANJI
5. PENETAPAN TENAGA HONOR/ PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMPROV. KALTIM
6. PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN DI LINGKUNGAN PEMPROV.KALTIM
7. PENETAPAN PESERTA UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
8. PENETAPAN PESERTA UJIAN DINAS BAGI PNS
9. PENETAPAN MUTASI BAGI PNS ANTARA INSTANSI DILINGKUNGAN PEMPROV.KALTIM
10. PENETAPAN MUTASI BAGI PNS ANTARA KAB/KOTA DALAM PROV.KALTM
11. PENETAPAN MUTASI BAGI PNS DARI DEPARTEMEN /PROV. /KAB/KOTA LUAR KALTIM KE PEMERINTAH PROV.KALTIM
12. PENETAPAN MUTASI BAGI PNS DARI PEMERINTAH KAB/KOTA DALAM KALTIM KE PEMERINTAH PROV.KALTIM
13. PENETAPAN MUTASI BAGI PNS DARI PEMPROV. KALTIM KE PEMERINTAH KAB/KOTA PROV.KALTIM
14. PENETAPAN MUTASI BAGI PNS DARI DEPARTEMEN /PROV. /KAB/KOTA LUAR KALTIM KE KAB/KOTA DALAM KALTIM
15. PENETAPAN MUTASI BAGI PNS DARI PEM.  KAB/KOTA PROV  KE DEPARTEMEN/ PROV/KAB/KOTA LUAR KALTIM
16. PENETAPAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
17. USUL KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
18. PENETAPAN CALON PESERTA SELEKSI DIKLATPIM TK I BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMPROV. KALTIM
19. PENETAPAN CALON PESERTA SELEKSI DIKLATPIM TK II BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMPROV. KALTIM
20. PENETAPAN CALON PESERTA SELEKSI DIKLATPIM TK III BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMPROV. KALTIM
21. PENETAPAN CALON PESERTA SELEKSI DIKLATPIM TK IV BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMPROV. KALTIM
22. PENETAPAN CALON PESERTA DIKLATPIM TK I BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMPROV. KALTIM
23. PENETAPAN CALON PESERTA DIKLATPIM TK II BAGI PNSD DI LINGKUNGAN PEMPROV. KALTIM
24. PENETAPAN CALON PESERTA DIKLATPIM TK III BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMPROV. KALTIM
25. PENETAPAN CALON PESERTA DIKLATPIM TK IV BAGI PNSD DI LINGKUNGAN PEMPROV. KALTIM
26. PENETAPAN CALON PESERTA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMPROV.KALTIM
27. PENETAPAN CALON PESERTA BIMBINGAN TEKNIS KHUSUS BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMPROV.KALTIM
28. PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL  BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMPROV.KALTIM
29. PENETAPAN HASIL KONSULTASI (REKOMI) PENGANGK. DLM JAB. STRUKT. ESELON II B BG PNS DI LINGK. PEM. KAB/KOTA
30. PENETAPAN  PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL SEKDA BAGI PNS DI LINGK. PEMERINTAH KAB/KOTA
31. PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
32. PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
33. PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
34. PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
35. PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
36. PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS
37. PENGUSULAN PENETAPAN PEMBERIAN KARTU ISTRI/ KARTU SUAMI
38. PENGEMBALIAN TAPERUM PEGAWAI NEGERI SIPIL
39. PENERBITAN KARTU PESERTA TASPEN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
40. PENETAPAN HUKUMAN DISIPLIN
41. ASSESSMEN CANTER/FIT AND PROPERTEST / TES PSIKOLOGI BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMPROV. KALTIM
42. KONSELING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMPROV. KALTIM MENJELANG PURNA TUGAS
43. PENETAPAN PEMBERIAN IJIN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
44. PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PNS PURNA TUGAS DI LINGK. PEMPROV.KALTIM ( TALI ASIH )
45. PENGUSULAN / PENETAPAN SATYA LANCANA KARYA SATYA ( 10 TAHUN, 20 TAHUN, 30 TAHUN )
46. PENETAPAN SK PENSIUN KARENA TIDAK SEHAT JASMANI DAN ROHANI BAGI PNS (PENSIUN SAKIT/UJUR)
47. PENETAPAN SK PENSIUN DINI BAGI PNS
48. PENETAPAN SK PENSIUN JANDA/DUDA BAGI PNS
49. PENETAPAN PEMBERHENTIAN PNS KARENA MENINGGALKAN TUGAS TANPA ALASAN YANG SAH
50. PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PNS DI LINGKUNGAN PEMPROV.KALTIM YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT KARENA TIDAK CAKAP JASMANI ATAU ROHANI DISEBABKAN KARENA SAKIT BUKAN KARENA DINAS, SAKIT KARENA DINAS DAN CACAT KARENA DINAS
51. PENETAPAN SK PENSIUN ATS PERMINTAAN SENDIRI (APS) BG PNS YG BLM MEMENUHI SYARAT PENSIUN DINI & BUP
52. PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KPD PEGAWAI HONOR (PTT) PURNA TUGAS DI LINGK. PEMPROV.KALTIM ( TALI ASIH & JASA)
53. DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) PEGAWAI NEGRI SIPIL
54. GENERAL CHECK-UP BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMPROV. KALTIM
55. NETRALITAS PNS DALAM MEMILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
56. PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
57. PEMBUATAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN (FILE PERORANGAN) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL