Diperlukan waktu : 1 bulan (TMT berkas lengkap)

Syarat dan Kelengkapan Berkas

Sakit Bukan Karena Dinas

Syarat-syarat :

1.

PNS Pemerintah Provinsi Kaltim;

2.

Diusulkan oleh Pimpinan instansi;

3.

Telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan status pensiun karena tidak cakap jasmani atau rohani disebabkan sakit bukan karena dinas;

4.

Menderita penyakit yang menghalangi seorang PNS untuk melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana mestinya (bukan karena dinas);

5.

Telah menjalani cuti sakit;

6.

Menjadi Nasabah BPD Kaltim;

Kelengkapan berkas :

1.

Surat Pengantar dari Pimpinan instansi tempat bekerja;

2.

Fotokopi SK pemberhentian dengan hormat karena tidak cakap jasmani dan rohani disebabkan sakit bukan karena dinas;

3.

Fotokopi Surat Keterangan sakit dari Tim Kesehatan RSUD;

4.

Fotokopi Surat Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh BKD Prop. Kaltim;

5.

FotoKopi SK alih status/ pelimpahan sebagai PNSD Pemprov. Kaltim bagi PNS yang berasal dari Pemerintah Pusat/Kanwil Departemen;

6.

Fotokopi nomor rekening BPD Kaltim atas nama PNS yang bersangkutan (sesuai dengan SK pensiun);

(Nomor 2 s.d 5 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang)

Syarat-syarat :

1.

PNS Pemerintah Provinsi Kaltim;

2.

Mendapat persetujuan pimpinan instansi

3.

Telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan status Pensiun karena tidak cakap Jasmani atau Rohani disebabkan sakit karena dinas;

4.

Menderita penyakit yang menghalangi seorang PNS untuk melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana mestinya (karena dinas);

5.

Pimpinan instansi PNS yang bersangkutan telah membuat laporan kronologis tentang terjadinya sakit karena dinas;

6.

Telah menjalani cuti sakit;

7.

Menjadi nasabah BPD Kaltim;

Kelengkapan berkas :

1.

Surat Pengantar dari Pimpinan instansi tempat bekerja;

2.

Fotokopi surat cuti sakit yang dikeluarkan oleh BKD Provinsi Kaltim;

3.

Fotokopi SK pemberhentian dengan hormat karena tidak cakap Jasmani atau Rohani disebabkan sakit karena dinas;

4.

Fotokopi Keterangan Sakit dari Tim Kesehatan RSUD;

5.

Fotokopi laporan kronologis tentang terjadinya sakit karena dinas;

6.

Fotokopi SK alih status/pelimpahan sebagai PNSD Pemerintah Provinsi Kaltim bagi PNS yang berasal dari Pemerintah Pusat/Kanwil Departemen;

7.

Fotokopi nomor rekening BPD Kaltim atas nama PNS yang bersangkutan (sesuai dengan SK pensiun);

(Nomor 2 s.d 6 dilegalisir oleh Pimpinan instansi).

Cacat Karena Dinas

Syarat-syarat :

1.

PNS Pemerintah Provinsi Kaltim;

2.

Diusulkan oleh Pimpinan instansi;

3.

Telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan status Pensiun karena tidak cakap Jasmani atau Rohani disebabkan Cacat karena Dinas;

4.

Pimpinan instansi PNS yang bersangkutan telah membuat laporan kronologis tentang terjadinya kecacatan karena dinas;

5.

PNS yang cacat karena dinas memiliki surat perintah tugas dinas;

6.

Menjadi nasabah BPD Kaltim;

Kelengkapan berkas :

1.

Surat Pengantar dari Pimpian instansi tempat bekerja;

2.

Fotokopi SK pemberhentian dengan hormat disebabkan cacat karena dinas;

3.

Fotokopi laporan kronologis bagi PNS yang Cacat karena dinas dibuat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan;

4.

Fotokopi surat keterangan sakit dari Tim Kesehatan RSUD;

5.

Fotokopi SK alih status/pelimpahan sebagai PNSD Pemprov. Kaltim bagi PNS yang berasal dari Pemerintah Pusat/Kanwil Departemen ;

6.

Fotokopi surat perintah tugas dinas PNS yang cacat karena dinas;

7.

Fotokopi nomor rekening BPD Kaltim atas nama PNS yang bersangkutan (sesuai dengan SK Pensiun).

(Nomor 2 s.d 6 dilegalisir oleh Pimpinan instansi).

Wafat (Meninggal Bukan Karena Dinas)

Syarat-syarat :

1.

PNS Pemerintah Provinsi Kaltim;

2.

Diusulkan oleh Pimpinan instansi;

3.

Telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan status Pensiun karena meninggal dunia kategori wafat;

4.

Telah dibuatkan Surat Keterangan Meninggal Dunia/Kematian PNS yang bersangkutan oleh ketua RT yang diketahui Lurah setempat;

5.

Ahli waris PNS yang bersangkutan (sesuai dengan SK pensiun) menjadi nasabah BPD Kaltim.

Kelengkapan berkas :

1.

Surat Pengantar dari Pimpinan instansi tempat bekerja;

2.

Fotokopi pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan status Pensiun karena meninggal dunia kategori wafat;

3.

Fotokopi surat keterangan meninggal dunia/kematian PNS yang bersangkutan dibuat oleh RT yang diketahui Lurah setempat;

4.

Fotokopi SK alih status/pelimpahan sebagai PNSD Pemerintah Provinsi Kaltim bagi PNS yang berasal dari Pemerintah Pusat/Kanwil Departemen;

5.

Fotokopi nomor rekening BPD Kaltim atas nama ahli waris yang bersangkutan (sesuai dengan SK Pensiun);

(Nomor 2 s.d 4 dilegalisir oleh Pimpinan Instansi)

Tewas (Meninggal Karena Dinas);

Syarat-syarat :

1.

PNS Pemerintah Provinsi Kaltim;

2.

Diusulkan oleh Pimpinan Instansi;

3.

Telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan status Pensiun karena meninggal dunia kategori tewas;

4.

Pimpinan instansi dari PNS yang tewas telah membuat laporan kronologis tentang kejadian tewas karena dinas PNS yang bersangkutan;

5.

Telah dibuatkan Surat Keterangan Meninggal Dunia/Kematian PNS yang bersangkutan oleh ketua RT yang diketahui Lurah Setempat;

6.

PNS yang meninggal memiliki surat perintah tugas dinas;

7.

Ahli waris PNS yang bersangkutan (sesuai dengan SK pensiun) menjadi nasabah BPD Kaltim;

Kelengkapan berkas :

1.

Surat Pengantar dari Pimpinan instansi tempat bekerja;

2.

Fotokopi SK pemberhentian dengan hormatsebagai PNS dengan status Pensiun karena meninggal dunia kategori tewas;

3.

Fotokopi laporan kronologis tentang kejadian tewas karena dinas;

4.

Fotokopi surat keterangan meninggal dunia/kematian PNS yang bersangkutan dibuat oleh RT yang diketahui Lurah setempat;

5.

Fotokopi SK alih status/pelimpahan sebagai PNSD Pemerintah Provinsi Kaltim bagi PNS yang berasal dari Pemerintah Pusat /Kanwil Departemen;

6.

Fotokopi surat perintah tugas dinas, PNS yang meninggal;

7.

Fotokopi nomor rekening BPD Kaltim atas nama ahli waris yang bersangkutan (sesuai dengan SK Pensiun);

(Nomor 2 s.d 6 dilegalisir oleh Pimpinan Instansi)

Dasar Hukum :

1.

UU No. 25 Tahun 1956;

2.

UU No. 11 Tahun 1969;

3.

UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;

4.

UU No. 32 Tahun 2004;

5.

PP No. 12 Tahun 1981;

6.

Perda Prop. Kaltim No. 09 Tahun 2003;

7.

Perda Prop. Kaltim No. 04 Tahun 2003.

8.

Surat Edaran Sekda Prov. Kaltim No. 840/IV.3-5315/TUUA/BKD/2005