PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Ditulis oleh Administrator |

Diperlukan waktu : 15 Hari (TMT Berkas lengkap)

Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlaian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Persyaratan Umum:

1.	Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemprop. Kaltim;
2.	Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Gol/Ruang (II/a) untuk Tingkat Terampil dan Penata Muda Gol/Ruang (III/a) untuk Tingkat Ahli;
3.	Berijazah serendah-rendahnya SLTA untuk Tingkat Terampil dan Sarjana/D.IV untuk Tingkat Ahli;
4.	Angka kredit kumulatif minimal disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
5.	Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jenisnya dan memperoleh sertifikat (untuk jabatan fungsional tertentu);
6.	Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
7.	Usia setinggi-tingginya 5 tahun sebelum pension;
8.	Diusulkan oleh pimpinan yang bersangkutan;
9.	Tidak dalam proses/menjalani hukuman disiplin dan sanksi administratif lainnya;
10.	Tidak sedang menjalani pendidikan status tugas belajar;
11.	Berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Gubernur;

Kelengkapan berkas :

1.	Foto kopi SK alih status bagi PNS Pusat ke PNSD;
2.	Foto kopi SK pangkat terakhir;
3.	Foto kopi ijazah pendidikan formal sesuai dengan kategori jabatan fungsional yang dilamar;
4.	Penetapan Angka Kredit (PAK) yang asli ditandatangani oleh Instansi Pembina yang berwenang mengeluarkan;
5.	Foto kopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) sesuai dengan kategori jabatan fungsional yang diusulkan;
6.	Foto kopi DP-3 satu tahun terakhir;
7.	Foto kopi SK CPNS dan KARPEG;
8.	Surat pengantar dari pimpinan yang bersangkutan;
9.	Surat keterangan dari pimpinan instansi tidak dalam proses/menjalani hukuman disiplin dan sanksi administratif lainnya;
10.	Surat pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan status tugas belajar;
11.	Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural apabila telah diangkat dalam jabatan fungsional;

Khusus nomor 1 sampai dengan nomor 6 dilegalisir oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Instansi yang bersangkutan.

Dasar Hukum :

1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tanggal 18 April 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4.	Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;
5.	Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 9 tahun 2005 tanggal 25 April 2005 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional;
6.	Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 35 tahun 2005 tanggal 27 Juli 2005 tentang Formasi Jabatan Fungsional;
7.	Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 26 tahun 2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan, Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;