Diperlukan waktu : 15 hari (TMT berkas lengkap)

Syarat dan Kelengkapan Berkas :

1.

Diusulkan oleh Pimpinan Instansi yang dibuktikan dengan surat pengantar instansi yang bersangkutan;

2.

Mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS yang dibuktikan dengan surat permohonan berhenti dari yang bersangkutan;

3.

Memiliki SK CPNS dan PNS yang dibuktikan dengan foto kopi SK CPNS dan SK PNS, disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4.

Memiliki SK Pangkat yang dibuktikan dengan foto kopi SK Pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;

5.

Memiliki SK Kenaikan Gaji Berkala yang dibuktikan dengan foto kopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;

6.

Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik yang dibuktikan dengan foto kopi DP-3 tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;

7.

Berstatus sebagai PNS yang dibuktikan dengan foto kopi Kartu Pegawai (Karpeg), disahkan oleh pejabat yang berwenang;

8.

Membuktikan bahwa suami/isteri yang ditanggung adalah suami/isteri sah yang dibuktikan dengan foto kopi surat nikah, disahkan oleh pejabat yang berwenang;

9.

Wajib mengisi Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4);

10.

Dalam keadaan sakit yang dibuktikan Surat Keterangan Sakit oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Pemerintah;

11.

Tidak menyimpan surat-surat berharga/barang-barang milik Negara yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak lagi menyimpan surat-suratberharga/barang-barang milik Negara dari Pimpinan Instansi;

12.

Mencantumkan susunan keluarga yang dibuktikan dengan mengisi Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh Camat;

13.

Identitas diri yang dibuktikan dengan pasfoto hitam putih ukuran 4 X 6 sebanyak 6 (enam) lembar tanpa tutup kepala dan kacamata.

14.

Masih Menanggung anak-anak sah (usia maksimal 25 tahun belum menikah dan belum bekerja) yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi akte kelahiran yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang.

Dasar Hukum :

1.

UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;

2.

UU No. 11 Tahun 1969;

3.

PP No. 73 Tahun 1977 Jo PP 10 Tahun 2008;

4.

PP No. 3 Tahun 2003;

5.

PP No. 14 Tahun 2008;

6.

Keputusan BKN No. 3 Tahun 2008;

7.

Keputusan BKN No. 13 Tahun 2003;

8.

Keputusan BKN No. 17 Tahun 2003